SAMPANG, Lingkarjatim.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun anggaran 2024 di Pendapa Trunojoyo, Kamis (16/3/2023).
Hadir dalam acara itu diantaranya Bupati Sampang H. Slamet Junaidi, Wakil Bupati Sampang H. Abdullah Hidayat, Wakil Ketua DPRD Sampang, Forkopimda Sampang, Staf Ahli Gubernur Jawa Timur, Ketua Bakorwil Pamekasan.
Juga Sekda Sampang H. Yuliadi Setiyawan, Kepala Kantor Kemenag Sampang, Kepala BBWS dan BPJN VIII Wilayah Jawa Timur, Wakil Ketua TP PKK Sampang Hj. Vanny Abdullah Hidayat, Ketua Dharma Wanita Persatuan Hj. Enny Yuliadi Setiyawan, Kepala OPD, Camat, dan tokoh Agama serta masyarakat.
Kepala Bappeda Litbang Sampang, Ir. Hj. Umi Hanik Laila mengatakan, pelaksanaan kegiatan Musrenbang tingkat Kabupaten ini merupakan rangkaian setelah tuntasnya Musrenbang di tingkat Kecamatan.
“Acara ini lanjutan setelah selesainya acara Musrenbang di Kecamatan. Bupati dan Wabup samangat mengikuti rangkain tahapan perencanaan mulai dari tingkat Kecamatan,” tuturnya.
Lebih lanjut ia mengatakan, angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sampang pada tahun 2022 mengalami kenaikan dari 62,80 menjadi 63,39.
Kemudian, angka kemiskinan di tahun 2022 juga turun dari 23,76 menjadi 21,61 dan pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan tertinggi selama 10 tahun terakhir realisasinya di angka 5,27.
“Program untuk pengentasan kemiskinan tak hanya fokus pada pemberian bantuan, akan tetapi juga dilakukan pembangunan infrastruktur dan ekonomi sehingga bisa meningkatkan produktivitas masyarakat,” tambahnya.
Sementara, Bupati Sampang H. Slamet Junaidi mengatakan, perencanaan pembangunan tahun depan mengusung tema peningkatan kualitas SDM dan pengentasan kemiskinan serta pembangunan ekonomi berkelanjutan.
Menurutnya ada empat isu strategis yang menjadi perhatian pada 2024. Pertama Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing, kedua pengentasan kemiskinan, pemantapan pemulihan ekonomi dan infrastruktur wilayah dalam mewujudkan kemandirian daerah dan perdesaan.
Ketiga penguatan tata kelola pemerintahan daerah – desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik. Yang ke empat harmonisasi kehidupan bermasyarakat di Kota Bahari.
“Untuk menjawab tantangan tersebut kami memiliki strategi khusus, diantaranya meningkatkan kualitas pembangunan manusia melalui pemerataan aksebilitas dan kualitas pendidikan, kesehatan, kondisi sosial dan peran pemuda,” tandasnya.
Kemudian, meningkatkan iklim investasi yang kondusif, menyediakan sarana dan prasarana wilayah yang berkualitas dan mendorong reformasi birokasi tata kelola pemerintahan daerah dan desa yang baik dan bersih serta menjaga pelestarian budaya dan ketertiban demi terciptanya harmonisasi kehidupan di tengah masyarakat.
“Kami masih memiliki tugas (Pr) besar, diantaranya pembangunan JLSM sebagai bentuk peningkatan konektivitas wilayah dan membuka daerah terisolir, kemudian relokasi RSMZ dan peningkatan jalan kabupaten sebagai upaya meningkatkan konektivitas wilayah dan memudahkan aktivitas sosial ekonomi masyarakat,”
Adapun untuk target Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024 telah disusun sebagaimana berikut, antaranya IPM di angka 68,06, pertumbuhan ekonomi 5,25, angka kemiskinan 17,09, Indeks Reformasi Birokrasi 70,01 dan Indeks Kepuasan Infrastruktur di agka 8,12.
“Sudah banyak program yang kita lakukan selama 4 tahun, program prioritas juga banyak yang dirasakan oleh masyarakat seperti pembangunan Jalan Lingkar Selatan, Alun-Alun Trunojoyo, Beasiswa Sahabat, pemberian santunan anak yatim dan pembangunan RTLH,” pungkasnya. (Jamaluddin/)
