BANGKALAN, Lingkarjatim.com – Gerakan Peduli Pendidikan (GPP) menyebut Dewan Pendidikan Bangkalan kurang serius, dalam menyelesaikan persoalan Program Indonesia Pintar (PIP), yang diduga terdapat penyelewengan dalam proses penyalurannya di sejumlah sekolah di Bangkalan.
Hal itu diungkapkan oleh Ketua GPP, Nasiruddin. Menurutnya, dewan pendidikan terkesan ingin melokalisir permasalahan PIP ini pada satu kasus saja.
Padahal kata dia, tugas dewan pendidikan adalah mengurai semua permasalahan pendidikan, terutama persoalan PIP secara umum, bukan hanya membahas kasus per kasus yang diungkap saja.
“Seharusnya, dewan pendidikan ini menjadikan laporan dari kami ini sebagai pintu masuk untuk mengurai permasalahan PIP ini, bukan justru membatasi pada satu kasus saja,” ujarnya usai hearing dengan dewan pendidikan dan sejumlah pihak terkait, Selasa (16/02/2021).
Dia menjelaskan, pada saat hearing pihaknya mempertanyakan teknis pencairan PIP yang menurutnya ada kejanggalan, karena berdasarkan data yang dimilikinya, banyak rekening siswa yang keterangannya aktif dan melakukan pencairan di salah satu sekolah Dasar. Sementara siswa tersebut sudah duduk di kelas IX SMP.
“Tapi ternyata dewan pendidikan malah memfokuskan permasalahan PIP ini pada satu kasus saja, padahal kasus semacam itu kemungkinan besar terjadi di semua sekolah di Bangkalan,” katanya.
Oleh Karena itu, dia mengaku belum puas dengan hasil yang didapatnya dalam hearing yang menghadirkan pihak dinas pendidikan, bank BRI dan pihak sekolah tersebut.
“Kami tidak puas dengan hasil hearing ini, karena bukan hanya kasus ini saja yang seharusnya dibahas, sebab persoalan dugaan penyelewengan PIP ini luas,” ucapnya.
Sementara itu, ketua dewan pendidikan Bangkalan, Mustahal Rasyid mengatakan, permasalahan PIP yang diadukan oleh GPP sudah selesai karena pihak sekolah dan pihak wali murid sudah menjelaskan semuanya.
“Permasalahannya sudah selesai, karena pihak penerima sudah mengakui bahwa dia yang mencairkan dan rekeningnya juga dipegang sendiri,” katanya.
Dia juga menjelaskan, pihaknya hanya sebagai mediator untuk mengklarifikasi persoalan PIP ini, bukan seperti DPRD.
“Jadi tugas kami hanya mengklarifikasi, jika memang ada kesalahan ya kita berikan rekomendasi ke DPR atau ke Bupati,” tambahnya.
Selain itu, dia juga mengatakan, pihaknya akan merekomendasikan agar sosialisasi tentang keterbukaan informasi lebih ditingkatkan agar tidak terjadi lagi hal semacam ini.
“Kami juga akan menganjurkan agar semua penerima PIP ini diberikan kartu ATM, namun karena yang menentukan itu adalah pusat, kami hanya bisa menganjurkan,” ucapnya. (Moh Iksan)
