BANGKALAN, Lingkarjatim.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan melalui Dinas Perhubungan (Dishub) setempat telah menerapkan sistem parkir berlangganan bagi pengguna parkir tepi jalan umum beberapa waktu lalu.
Namun penerapan parkir sistem baru itu banyak dikeluhkan bahkan banyak mendapat penolakan dari juru parkir (jukir) karena dinilai merugikan mereka terutama dari segi ekonomi.
Seiring penolakan itu, terungkap beberapa informasi yang mungkin belum diketahui oleh masyarakat luas soal perparkiran di Kabupaten Bangkalan.
Sekretaris Paguyuban Juru Parkir (PJR) Bangkalan Omairi menceritakan berbagai hal yang terjadi di dalam dunia perparkiran di Kabupaten Bangkalan, mulai dari kwitansi abal-abal, pengurangan jumlah karcis, jual beli atribut hingga intimidasi.
Dia mengatakan, selama ini tidak ada kwitansi resmi dari dishub, kwitansinya bisa dibeli di toko, hanya bermodal stempel, tidak seperti kwitansi dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) yang jelas dibuat sendiri.
“Yang lebih parah lagi ada pemotongan karcis. Misal kita harus setor 700 ribu setiap bulan, harusnya karcis yang diberikan kepada kami kan sesuai setoran itu jumlahnya. Tapi faktanya karcis yang diberikan malah dikurangi dan kami tetap diwajibkan menyetor 700 ribu,” katanya kepada Lingkarjatim.com, Sabtu (05/06/3/2021).
Sementara kalau sudah waktunya setoran, lanjut dia, tidak boleh terlambat, kalau terlambat sehari saja diancam dipenjara dan dicabut ijinnya, sehingga mau tidak mau jukir kadang harus mencari pinjaman, karena hasil parkir itu tidak menentu.
“Kami selalu diintimidasi dan itu terjadi sudah lama, bukan fenomena baru, tapi selama ini kami mengalah,” tambahnya.
Selain itu, dia juga mengungkapkan, atribut jukir (rompi) yang katanya gratis ternyata ada yang dijualbelikan. Ada yang harus bayar 50 ribu, tapi selama ini kami mengalah dan mengikuti aturan mainnya.
“Selama ini kami selalu mengikuti aturan main pemerintah (dishub) Bangkalan, kami selalu mengalah meskipun dari dulu aturan selalu berubah-ubah,” ungkapnya.
“Tapi sekarang secara tiba-tiba tanpa sosialisasi yang jelas langsung ada penerapan sistem seperti ini, kami kan kaget, selama ini kami selalu mengalah. Dengan penerapan sistem ini kami merasa didzolimi, karena selama ini kami taat aturan dan selalu menyetorkan PAD,” katanya.
Tak hanya itu, dia juga mengatakan, katanya penerapan sistem ini untuk meminimalisir kebocoran PAD di sektor parkir, pertanyaannya kenapa bisa bocor?
“Setiap bulan kami setor PAD kok, kwitansinya ada, kami taat. Lalu parkir yang mana yang tidak bayar,” lanjutnya.
Jika pemerintah tetap bersikeras ingin menerapkan sistem parkir berlangganan ini, kata dia, maka akan membunuh mata pencaharian juru parkir. Sekalipun katanya ada insentif satu juta per bulan, untuk beli minum saat jaga parkir saja itu tidak cukup.
“Jukir ini jika sudah soal nafkah yang didzolimi, mereka akan menggunakan segala cara untuk melakukan tindakan,” ucapnya. (Moh Iksan)