BANGKALAN, Lingkarjatim.com – Puluhan masyarakat bersama Badan Peneliti Independen (BPI) Kabupaten Bangkalan menggelar aksi di depan gedung kantor Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Dinas Sosial (dinsos) Kabupaten Bangkalan, Rabu (04/09/2019).
Aksi tersebut dilakukan untuk menuntut transparansi terkait data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang sampai saat ini dinilai tidak ada kejelasan.
Eko Sandroko, salah satu orator aksi menyampaikan, banyak pertanyaan yang timbul terkait data penerima PKH dan BPNT yang selalu berubah tanpa ada kepastian.
“Makanya kami meminta transparansi data penerima dua program ini by name by adress. Karena dari dulu kami sudah berama-sama dengan dinsos mengecek jumlah penerima program ini. Tapi sampai sekarang tidak ada keterbukaan,” ungkapnya usai aksi.
Ia meminta, pihak pihak terkait, baik dinsos, tim koordinasi (tikor) maupun pihak bank untuk sama-sama turun ke bawah untuk mengecek kebenaran verval data di bawah.
“Mari bersama-sama turun ke bawah dan kita cek kebenaran verval data di bawah. Apakah benar perubahan data itu berasal dari bawah. Kami juga akan ikut membantu prosesnya,” tambahnya.
Ia mengaku, pihaknya membutuhkan data gagal Buka Rekening Kolektif (burekol) yang sampai saat ini masih ditutup-tutupi oleh pihak dinsos dan BRI.
“Sebenarnya yang kami butuhkan adalah data gagal burekol dalam pelaksaan program BPNT. Namun hingga saat ini, pihak bank BRI dan dinsos masih menutup-nutupi,” tandasnya.
Sementara itu, Pimpinan Bank BRI Cabang Bangkalan Sudono menyampaikan, pihaknya tidak bisa memberikan data gagal burekol tersebut. Karena pihaknya sudah melakukan MoU dengan Kementerian Sosial (kemensos).
“Kami mohon maaf kepada teman-teman sekalian, kami tidak bisa memberikan data gagal burekol tersebut karena kami sudah MoU dengan kemensos,” katanya saat menemui masa aksi.
Sedangkan Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan, Iwan Setiawan menyampaikan, terkait data gagal burekol tersebut, pihaknya masih akan berkoordinasi dengan kemensos terkait data apa saja yang bisa dibuka ke publik.
“Kami akan berkoordinasi ke kemensos terkait data apa saja yang bisa dibuka ke publik dari program PKH dan BPNT ini,” katanya.
Ia mengaku, terkait data penerima program bansos tersebut memang ada kesalahan di Bangkalan. “Oleh karena itu, ini tugas kita bersama untuk memperbaiki kesalahan tersebut sampai ke bawah,” pungkasnya. (Has)
