Tujuh aktivis veteran saat melapor ke Polres Bangkalan
BANGKALAN, Lingkarjatim.com – Tujuh Aktivis Veteran Ex 98 Bangkalan melaporkan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Bangkalan ke Polres Bangkalan, Rabu (28/03/2018). Laporan itu terkait kasus mutasi sebanyak 142 pejabat bodong yang telah dilantik pada tanggal 23 Februari 2018.
Ia melaporkan Baperjakat atas dasar telah melakukan kebohongan publik. Adapun anggota Baperjakat yang dilporkan diantaranya adalah Sekretaris Daerah (Sekda), Inspektorat, BKPSDA dan Asisten I Pemerintahan.
“Jadi laporan kami ini terkait pemalsuan surat, pemberian informasi palsu, kebohongan publik dan penyalahgunaan wewenang dan jabatan yang diduga dilakukan oleh Baperjakat,” kata Risang Bima Wijaya salah satu aktivis usai laporan.
Berdasarkan informasi yang didapatnya, pada hari ini Kemendagri sudah menyatakan membatalkan SK pejabat yang dimutasi tersebut.
“Bahkan bukan 142 lagi, tapi menjadi 144, kami tidak ingin dengan pembatalan ini tidak menimbulkan akibat hukum, karena perbuatan hukum sudah terjadi, potensi kerugian yang timbul dari pelantikan itu. Sebab, sudah sebulan ini pejabat yang di mutasi sudah menduduki jabatan masing-masing,” jelasnya.
Kata Risang peristiwa ini sebagai pembelajaran bahwa setiap keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah ada konsekuensinya.
“Tidak sebatas dibatalkan oleh Kemendagri setelah itu selesai begitu saja, jadi saya minta kepada Polres supaya menindaklanjuti sesuai dengan hukum yang ada, apakah itu masuk korupsi, pemalsuan, atau menyalahgunakan wewenang,” jelas Risang.
Sementara itu pihak Polres Bangkalan dalam hal ini Kanit Tipikor mengatakan akan mempslajari terlebih dahulu.
“Kita pelajaran terlebih dahulu aduan ini,” ucap Muhaimin usai menerima berkas Laporan dari tujuh Aktivis Veteran. (Zan/Lim)
