Komisi A DPRD Bangkalan saat sidak ke Kecamatan Blega
BANGKALAN, Lingkarjatim.com – Ketua Komisi A DPRD Bangkakan Kasmo sempat geram ketika melakukan Inspeksi mendadak (Sidak) di kecamatan Blega, Kamis (11/01/2018). Sebab, dirinya menemukan pengerjaan kantor desa tidak dibangun sama sekali bahkan ada yang dibangun diatas tanah milik pribadi.
Diantara yang sangat berpotensi bermasalah adalah Desa Blega Oloh dan dan Desa Panjalinan. Diketahui kedua desa ini masih belum melakukan pembangunan sama sekali. Padahal, Pencairan bantuan dana kantor desa sudah 100%.
Khusus di Desa Blega Oloh ini yang bermasalah adalah kantor desa di atas tanah milik pribadi. Hal itu berdasarkan keterangan dari Kepala Desa Blega Oloh Hartono ketika dikonfirmasi oleh Kasmu melalui jaringan telepon. Sebab, kepala desa yang bersangkutan sedang tidak ada ditempat.
“Kantor ini dibangun diatas tanah milik pribadi, pemberian dari ayahnya kepada anaknya, alasannya tanah ini sudah di hibahkan ke desa pada bulan Februari 2017, karena proses tanah hibah itu prosenya lebih lama dan bukan saat ini pencairannya,” kata Kasmu setelah sidak di desa Blega Oloh.
Sedangkan di Desa Panjalinan walaupun tanah percaton pembangunan kantor desa Panjalinan masih belum dibangun sama sekali. Hanya terlihat di lokasi ada tiga tumpukan bahan material dan belum ada tanda-tanda pembangunan.
“Padahal proses pencairan sudah mencapai 100%, ini bermasalah,” ujarnya.
Dirinya berharap kepada semua pihak yang bertanggungjawab untuk serius membangun kantor desa sesuai dengan aturan yang berlaku. Sebab, ini nantinya akan menjadi temuan BPK.
” Ini hanya beberapa yang kita sidak, tidak menutup kemungkinan masih ada desa pekerjaannya sama, makanya saya berharap harus diselesaikan,” harapnya.
Komisi A DPRD Bangkalan juga melakukan sidak di lima desa, Diantaranya, Desa Blega Oloh, desa Panjalinan, desa Pangeran Geddungan, desa Kanpao dan desa Gigir. “Untuk tiga desa itu sudah Melakukan pembangunan sampai 40%,” jelasnya.
Sementara kepala desa Blega Oloh, Hartono tidak ada dilokasi, sedangkan Kepala desa Panjalinan, Muhlis mengaku terkendala proses pencairan diakhir tahun, Ia juga beralasan cuaca yang tidak mendukung dan kesulitan mencari tukang.
“Terkendala proses pencairan diakhir tahun mas, apalagi cuaca tidak mendukung soalnya hujan terus,” dalihnya.
Sementara perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Sony Wicaksono menjelaskan data yang masuk kepada dirinya itu semua status tanahnya adalah tanah percaton.
“Sifatnya kita hanya menerima berkas dari bawah dan tidak sempat turun kebawah karena kita juga dapat datanya dari pihak kecamatan yang berdekatan dengan desa setempat,” jelas Sony. (Zan/Lim)
