BANGKALAN, Lingkarjatim.com – Realisasi Program Proyek Nasional Agraria (Prona) tahun 2017 di Kabupaten Bangkalan tidak mencapai target. Ditahun 2017 Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bangkalan mendapatkan jatah 22 ribu lembar sertifikat tanah dengan anggaran miliaran rupiah.
Berdasarkan data yang dihimpun lingkarjatim.com, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/BPN mengelontorkan anggaran Rp 3.504.000.000 kepada BPN Bangkalan untuk program tersebut. Namun sampai tutup tahun 2017 realisasi prona di Bangkalan hanya mencapai 83 persen atau sekitar 18.260 sertifikat, tersisa 3.740 atau 17 persen dari target.
Kabid Pengadaan Tanah BPN Bangkalan Kawit Subagio membenarkan hal tersebut bahwa ditahun 2017 realisasi prona tidak mencapai target. Dirinya beralasan lantaran target tersebut terbagi di 69 desa dari 14 Kecamatan.
“Kalau masyarakat desa dan aparat desanya sama-sama semangat iya bisa tuntas 100 persen. Karena masyarakat desa itu semangatnya tidak sama,” kelitnya, Kamis (11/1/2018).
Sehingga kata dia, target prona tersebut tidak bisa mencapai 100 persen. Di tahun 2017 lanjut dia, realisasi Prona hanya mencapai 83 persen dan tersisa 17 persen yang belum tercapai. Oleh sebab itu, di tahun 2018 program tersebut dirubah menjadi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dengan target 40 ribu sertifikat tanah atau bidang.
“Iya kami berharap tahun 2018 itu tidak terjadi lagi. Makanya dari sekarang kami sudah mulai bergerak untuk menentukan desa-desa mana yang berhak mendapatkan PTSL,” pungkasnya.
Terpisah anggota Komisi A DPRD Bangkalan Fadhurrosi mengatakan, tidak tercapainya target prona tersebut lantaran masyarakat desa dan aparat desa yang tidak sinergi untuk mendapatkan sertifikat tanah.
“Iya nanti kami akan panggil BPN untuk menanyakan apa kendalanya sehingga prona ditahun 2017 tidak mencapai target,” singkatnya. (Atep/Lim)