BANGKALAN, Lingkarjatim.com – Komisi D DPRD Kabupaten Bangkalan melakukan rapat evaluasi APBD 2019 bersama mitra kerjanya, Selasa (12/3/2019). Hal itu dilakukan sesuai dengan tata tertib yang mengacu pada PP 16 tahun 2010.
Pada rapat evaluasi tersebut realisasi tiga bulan pertama masih sangat minim baik belanja langsung dan belanja tidak langsung. Bahkan serapan tersebut masih mencapai 0,6%-1%. Diketahui evaluasi itu dilakukan selama dua hari, yakni 11-12 Maret 2019 di ruang komisi D.
“Itu yang dialami oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) khususnya di mitra komisi D,” kata Ketua Komisi D DPRD Nur Hasan.
Kader partai berlambang Ka’bah itu menyampaikan bahwa kendala yang dialami oleh masing-masing OPD terkait dengan penetapan atau penandatanganan DPA bulan Februari kemarin.
“Ini memang bukan kesalahan dari perangkat daerah, akan tetapi ini keterlambatan bersama, sebab masih ada hal yang perlu disesuaikan karena DPA menjadi acuan untuk melakukan kegiatan,” terangnya.
Politisi asal Kecamatan Galis itu menyatakan penetapan DPA tahun ini memang lebih lambat dari tahun sebelumnya. Seandainya penetapan DPA dilakukan pada bulan pertama 2019 kemungkinan serapan sudah mencapai 1% lebih.
“Sebenarnya kalau lebih cepat penetapannya kemungkinan realisasi anggaran itu sudah mencapai 3% lebih,” kata Nurhasan saat diwawancarai.
Mantan Wakil Ketua Komisi C itu sudah memanggil mitra kerjanya seperti Dinas Pendidikan, Disbudpar, Dinkes, RSUD Syamrabu dan Dinas Perpustakaan. “Intinya mitra kerja Komisi D sudah kita minta klarifikasi soal realisasi anggaran,” ujarnya. (Zan/Lim)
