BANGKALAN, Lingkarjatim.com – Bantuan program keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Bangkalan, hingga pertengahan tahun 2018 ini masih terealisasi sampai 58,7 persen.
Hal itu disampaikan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan, Moh Taufan saat ditemui di aula Kantor Dinsos Bangkalan usai menggelar rapat Koordinasi Persiapan Monitoring dan Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH), Jumat (06/07/2018).
“Saat ini masih 58,7 persen, belum sampai 100 persen. Kenapa hal itu bisa terjadi? sebab, masih ada data yang eligble dan non eligble artinya ada data yang valid dan tidak valid di lapangan,” ujarnya.
Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) program PKH kata Moh Taufan, pada tahun 2018 ini ditarget 30.642 penerima. Namun, yang terjadi di lapangan hanya 18.009 KPM yang terealisasi.
Kata Taufan, banyak faktor yang menjadi penyebab, diantaranya kesalahan tim. Selain itu, orang yang merantau keluar negeri, pindah domisili bahkan yang meninggal dunia masih tercatat sebagai KPM.
Taufan menjelaskan, pencairan bantuan program PKH sifatnya non tunai melalui bank BRI. Jadi tidak sembarangan dicairkan. Apabila datanya tidak sesuai maka tidak bisa di proses.
“Karena non tunai. Jadi kita evaluasi itu karena tidak 100 persen. Karena ATM hilang saja tidak bisa terproses. Itu canggihnya pemerintah pusat,” dalihnya.
Sementara anggota komisi D DPRD Bangkalan Moh Holifi mendorong agar pendamping program PKH bisa menvalidkan data tersebut. Sehingga penyaluran bantuan Program PKH bisa tersampaikan.
“Ya bagus dan harus dievaluasi. Biar KPM itu tepat sasaran. Untuk pendamping PKH saya berharap besar agar data benar-benar valid,” singkatnya. (Zan/Lim)