BANGKALAN, Lingkarjatim.com – Presiden Aliansi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Ali Mahsun mengunjungi kota Bangkalan untuk memberikan wejangan kepada PKL yang ada di Bangkalan, Rabu (11/4/2018).
Kegiatan itu juga dihadiri oleh pengurus APKLI Pusat. Untuk itu kedepan akan dilakukan pendampingan kepada Pedagang Kaki Lima (PKL) yang ada di Bangkalan.
“Salah satunya ada PKL halaman Stadion Gelora Bangkalan, PKL pertigaan Tangkel dan PKL akses Suramadu, juga PKL Kampus UTM dan PKL Martajasah,” kata Aminullah selaku Presiden APKLI saat sambutan.
Kedepan dirinya akan memperjuangkan kejelasan PKL yang ada di Bangkalan, sebab selama ini belum ada Peraturan Daerah (Perda) tentang PKL.
Kata Amin di Bangkalan kurang lebih ada sebanyak 12.000 PKL. Sedangkan di setiap kecamatan juga banyak lapak-lapak PKL yang juga bagian dari pihaknya.
“Kita ingin memperjuangkan nasib mereka kepada pemerintah daerah, sebab selama ini belum ada Perda tentang PKL ini, makanya kita ingin komunikasi dengan legislatif supaya mereka juga mendapat perhatian dari pemerintah,” jelasnya.
Sementara itu ketua umum APKLI pusat, Ali Mahsun mengatakan perputaran uang di kelas ekonomi rendah ini juga banyak sekali.
Oleh karena itu APKLI mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi melaksanakn Perpres No 125/ 2018 tentang penataan PKL.
“Harapan kami semua kab/kota mempunyai perda agar persoalan dengan PKL selesai dan terkait perumahan kaki lima Indonesia kami menginginkan para PKL mempunyai rumah milik sendiri,” ujar Alim Mahsun pria asli Mojokerto itu.
Untuk mendongkrak sebuah kesejahtraan, kata Ali Mahsun PKL harus dilindungi, tanpa sebuah perlindungan tidak akan pernah punya sebuah kenyataan bahwa PKL usahanya akan maju dan sejahtera.
“Terkait problem akses modal usaha, para PKL kita sebagian besar dijerat rentenir, kami mempunyai revolusi keuangan yang bekerja sama dengan beberapa lembaga keuangan dan kami akan terus dorong untuk akses permodalan ini, tentunya harus dengan pendampingan karena jika tidak takut disalah gunakan,” tuturnya. (Zan/Lim)