BANGKALAN, Lingkarjatim.com – Kabupaten Bangkalan melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2019, Selasa (27/3/2018).
PJ Bupati Bangkalan I Gusti Ngurah Setiabudi Ranuh menyampaikan ada enam permasalahan yang ada di Kabupaten Bangkalan saat ini.
Pertama, ia menyebutkan belum optimalnya pemenuhan hak dasar masyarakat terutama dalam masalah pendidikan dan kesehatan.
Hal itu disampaikan ketika sambutan di acara Musrenbang RKPD Tahun 2019.
Selain persoalan pendidikan dan kesehatan ia juga menyebut angka kemiskinan relatif cukup tinggi dan masih terbatasnya perluasan dan penyediaan lapangan pekerjaan.
Selanjutnya, bupati keturunan kerajaan Bangkalan dari ibunya itu juga menyebut permasalahan kurang optimalnya pelayan reformasi birokrasi dan pelayanan publik, juga nilai investasi yang bersekla besar masih sangat rendah.
Masalah infrastruktur daerah juga masih belum memadai, seperti halnya jalan/jembatan, sumber daya air, perhubungan dan keciptakaryaan.
Ditambah lagi dengan masih belum mandirinya Pemerintah Daerah dalam masalah pendanaan pembangunan di daerah.
Ditanya soal kabupaten industri, Setiabudi Ranuh mengatakan hanya sebatas melanjutkan program Bupati sebelumnya. Sebab dirinya menduduki posisi PJ bupati hanya sementara.
“Saya disini hanya delapan bulan biar bupati definitif saja yang melanjutkan, saya disini hanya menjalankan program baik yang kemarin perlu diperbaiki, juga bisa meningkatkan sektor pendidikan dan kesehatan dan infrastruktur,” tuturnya. (Zan/Lim)