Pengamat politik Surokim Abdus Salam
BANGKALAN, Lingkarjatim.com – Tahun 2018 merupakan momentum tahun politik, dimana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) akan digelar secara serenta diseluruh wiliyah di Indonesia.
Untuk itu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah melakukan suatu gerakan untuk mencegah terjadinya praktek politik uang oleh oknum dari salah satu tim Pasangan Calon dengan menggelar deklarasi tolak politik uang secara seretak.
Karena berdasarkan analisa pengamat politik di Bangkalan, Surokim Abdussala money politics itu ibarat morfin nikmat sesaat yang bisa membuat seseorang menjadi ketergantungan, dan itu tidak baik untuk bangunan peradaban politik masa depan.
“Prediksi saya money politics akan tetap tinggi dalam pilkada ini apalagi pilkada di Bangkalan berbarengan dengan Pilkada Provinsi, karena bareng dengan pilgub maka bisa jadi uang yang beredar juga akan besar,” katanya, Sabtu (17/02/2018).
Menanggapi deklarasi tolak politik uang yang dilakukan Bawaslu, Surokim mengungkapkan bahwa sebagai gerakan moral itu patut diapresiasi, tetapi jangan sampai itu hanya dimulut saja dan formalitas semata. Menurutnya Bawaslu perlu membentuk satuan tugas anti money politics termasuk di daerah.
Sejauh ini kata dosen Universitas Trunojoyo Madura itu, money politics paling besar akan terjadi pada hari-hari menjelang hari H pencoblosan dan itu perlu strategi khusus dalam mengatasinya.
“Deklarasi itu start baik untuk melawan money politics tetapi harus diikuti dengan task force money politics untuk preventif dan membatasi gerak vote buyers (pembeli pemilih). Deklarasi kan hanya gerakan moral ditingkat elit paslon, sesungguhnya yang dibutuhkan adalah aksi riil dilevel timses,” jelasnya.
Dilevel bawah para oknum itu selalu punya strategi yang terkini. Yang membuat money politics sulit diberantas karena operator vote buyers biasanya juga berpengalaman, cerdas dan paham daerah operasinya.
Menurutnya Pilkada akan tetap tinggi money politics karena pemilih tidak memiliki kepentingan langsung dengan siapa yang akan jadi. Prediksinya cenderung masih akan memilih uang sebagai imbalan langsung khususnya yang berada di pedesaan.
“Godaan yang paling tinggi dalam Pilkada ya money politics, dan itu sulit dieleminasi karena vote buyers zaman now juga semakin profesional,” ujarnya. (Zan/Lim)
