BANGKALAN, Lingkarjatim.com – Komisi D DPRD Bangkalan sebut minimnya serapan untuk Program fisik di Kabupaten Bangkalan lantaran Bupati Bangkalan Makmun Ibnu Fuad enggan menandatangani Perubahan Anggaran Keuangan(PAK). Sehingga banyak program fisik yang belum terjamah baik dilelang maupun dipengerjaannya.
Anggota komisi D DPRD Bangkalan Abdurrahman Tahir mengatakan, seharusnya saat ini PAK sudah selesai, karena hal itu bisa menghambat segala aktivitas Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD). Semisal, di Dinas Pendidikan (Disdik) Banyak pekerjaan baik yang bersifat fisik belum bisa dilaksanakan.
“Saya yakin di OPD lainnya banyak terlambat gara-gara itu, mestinya ditriwulan ke II ini sudah selesai semua, nanti kalau sampai terlambat sampai bulan depan itu timbul persoalan baru,” ujarnya, Kamis(15/06/2017).
Tak hanya itu, menurutnya keterlemabatan PAK juga akan merugikan masyarakat Bangkalan, sebab banyak pembangunan fisik yang seharusnya dirasakan oleh masyarakat, kini masyarakat harus kembali bersabar jika nantinya tidak bisa menikmati pembangunan di Bangkalan.
“Pastinya yang dirugikan adalah masyarakat, lagi-lagi korbannya masyarakat, di akhir jabatannya ini ternyata Bupati tidak ingin khusnul khotimah ya,” ucap pria yang akrab disapa Ba Durahman itu.
Dirinya mengaku sangat menyayangkan sikap Bupati Bangkalan yang acuh terhadap Bangkalan. Padahal lanjutnya, saat ini Bangkalan dalam posisi terpuruk. Seharusnya Bupati mampu memberikan yang terbaik kepada masyarakat diakhir jabatannya.
“Kalau Bupatinya terus-terusan begini sampai akhir jabatannya, saya rasa masyarakat akan sadar dan saya yakin ditahun depan masyarakat tidak akan memilih pak Bupati lagi,” pungkasnya.
Sayangnya Bupati Bangkalan Makmun Ibnu Fuad sampai saat ini tidak dapat ditemui, meskipun dihubungi via seluler sama sekali tidak direspon. (zan/lim)