BANGKALAN, Lingkarjatim.com – Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) se Madura menyatakan sikap soal perkembangan dinamika sosial keagamaan, politik dan kebangsaan yang terjadi akhir-akhir ini.
Apalagi tahun 2019 nanti Indonesia akan melakukan pesta demokrasi untuk memilih pemimpin bangsa selama lima tahun kedepan.
Perkembangan Madura kedepan menjadi perhatian khusus ormas Islam terbesar itu.
Pernyataan sikap itu dilakukan di aula Hotel Ningrat Bangkalan, Selasa (4/12/2018).
Latar belakang pernyataan sikap itu sebagai upaya agar metode hidup dengan prinsip akhlaq mulia yang telah ditanamkan oleh para sesepuh tidak tergerus oleh budaya-budaya baru yang tidak sesuai dengan agama dan budaya.
“Perilaku amoral, penyebaran kebencian, anarkis dengan mengatasnamakan agama, maka perlu adanya pernyataan sikap berupa ajakan, himbauan dan komitmen,” kata KH Makki Nasir Ketua PCNU Bangkalan.
Tidak hanya itu, menurutnya pembangunan di Madura saat ini sudah menggeliat pada sektor pariwisata. Hal ini juga harus diantisipasi agar tidak merubah budaya masyarakat di Madura kedepannya.
“Jadi tidak hanya sebatas pada persoalan perilaku, tetapi juga peduli pada perkembangan pembangunan di Madura khususnya di sektor pariwisata,” ujarnya.
Ketua PCNU se Madura yang menyatakan sikap bersama adalah KH Makki Nasir dari PCNU Bangkalan, KH. Itgon Busyiri dari PCNU Sampang, KH Taufik Hasyim PCNU Pamekasan dan KH Panji Taufik dari PCNU Sumenep.
Berikut lima pernyataan sikap bersama NU se Madura:
1. Mengajak seluruh masyarakat untuk senantiasa konsisten mengamalkan prinsip-prinsip Aswaja yang rahmatan Lil alamin, berorientasi pada prinsip ukhuwah islamiah, ukhuwah Wathaniyah, dan ukhuwah Basyariah.
2. Berkomitmen mensukseskan proses demokrasi sebagai wujud dari cita-cita politik kebangsaan NU yang menjunjung tinggi persatuan demi kemaslahatan bangsa dan negara.
3. Mengutuk keras terhadap agitasi yang sengaja digulirkan oleh kelompok eks HTI dan kelompok radikal yang terus menerus melancarkan propaganda berujung terpecah belahnya umat, dimana mereka telah menjadikan agama sebagai alat ‘politik’.
4. Menyayangkan segala bentuk sikap fanatisme terhadap golongan atau atau pilihan partai politik yang berujung pada lahirnya perilaku-perilaku amoral, menyebarkan kebencian bahkan tindakan anarkis.
5. Mengajak segenap tokoh masyarakat, elit politik, dan segenap lapisan masyarakat untuk senantiasa mengokohkan jalinan kerjasama yang baik antara ulama, Umara’ demi kepentingan serta kemaslahatan umat, bangsa dan agama, sebagaimana maqalah imam abu Hamid Al-Ghazali. “Agama merupakan fondasi, sedangkan kekuasaan negara adalah penjaganya”.
(Zan/Lim)