BANGKALAN, Lingkarjatim.com – Saat ini Kabupaten Bangkalan, sudah lepas dari status kabupaten tertinggal. Bencabutan status kabupaten tertinggal itu mendapatkan perhatian dari Direktur LSM Jaka Jatim, Mathur Husyairi.
Aktivis antikorupsi itu juga mengingatkan supaya pemerintah daerah (Pemda) setempat terus berbenah dan memperbaiki kondisi Bangkalan.
Kabupaten Bangkalan dicabut statusnya dari kabupaten tertinggal sesuai dengan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi nomer 79 tahun 2019 tentang Penetapan Kabupaten Daerah Tertinggal yang Terentaskan Tahun 2015-2019.
“Dicabutnya status itu bukan kemudian tidak ada PR, bahkan masih banyak yang harus dibenahi,” papar Mathur Husyairi, Rabu (7/8/2019).
Kalau dulu daerah kecamatan tertingal itu didominasi oleh utara seperti kokop, konag dan lainnya, Itu mestinya sekarang tolak ukurnya seperti apa? pemkab kan punya standarisasi tentang penilaian daerah tertinggal.
“Seharusnya Pemkab Bangkalan melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) lebih jeli dan teliti dalam memetakan pembangunan agar Bangkalan tidak lagi jatuh terhadap status daerah tertinggal,” jelasnya.
Mathur menyebut pembangunan yang sudah berjalan di Kabupaten Bangkalan, berdasarkan hasil kerja keras dan kejelian Bappeda masih terkesan parsial. Hal itu, karena masih ketergantungan terhadap tokoh yang berpengaruh.
“Ini masih bersifat parsial, masih bersifat dari orang orang yang punya pengaruh, masih bersifat hasil Jasmas dewan yang juga berdasarkan kepentingan politik,” paparnya.
Mathur mengatakan, pembangunan daerah itu tidak hanya dari segi infrastrukur. Akan tetapi, lanjutnya, juga di bidang Indek Pembangunan Manusia (IPM). IPM masyarakat masih rendah jauh dari yang diharapkan, seharusnya bupati fokus membangun IPM.
“Seharusnya Bupati Bangkalan, melengkapi dengan tim kerjanya sendiri. Kalau perlu, tegas dia, menyewa tim ahli biar bisa mengidentifikasi pembangunan Bangkalan secara utuh,” saran dari pria yang saat ini diketahui terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Periode 2019- 2024.
Mathur tidak menampik sedikitpun apalagi mengelak disinggung daerah dimana ia sekarang berdomisili lemah di bidang SDM berdasarkan Perpres 31 Tahun 2015, tentang penetapan status daerah tertinggal 2014- 2019 sebelum Keputusan nomor 79 tahun 2019 diterbitkan.
“Iya betul kita kelemahan SDM, buktinya IPM kita rendah apa yang mau dibantah. Jadi ini jadikan PR oleh bupati 4 tahun kedepan pembangunan yang berbasis kebutuhan,” tegasnya seraya menyeru.
Setelah Keputusan baru terkait Bangkalan dicabut dari status daerah tertinggal, Mathur menyarankan pihak eksekutif, khususnya Bappeda duduk bareng dengan tokoh yang berkompeten dalam bidang pembangunan infrastruktur dan SDM.
“Bukan hanya sekedar tokoh, tapi memang orang yang berkompeten didalam proses pembangunan daerah dari segi pembangunan infrastruktur dan pembangunan SDM- nya. Bentuk FGD, suruh mereka itu mapping di Bangkalan, apa yang bisa saya lakukan 4 tahun kedepan ini kan gitu,” tegasnya menyarankan.
Rekomendasi-rekomendasi yang dihasilkan tim ahli dan para tokoh yang kompeten, lanjut dia, kemudian nantinya dilaksanakan serta diwujudkan dengan bentuk program dan anggaran yang bersumber dari APBD.
“Kalau sudah kekuasaan dengan budgeting sudah bersinergi, apa yang gak bisa dilakukan oleh seorang Bupati,” tandasnya.
Sebelumnya diberitakan, Kabupaten Bangkalan disebut salah satu daerah yang bebas dari status tertinggal di jawa timur bersama kabupaten lainnya seperti Sampang, Bondowoso dan Situbondo. Hal itu tertuang dalam Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggil dan Transmigrasi No. 79 Tahun 2019.
Bupati Bangkalan, R. Abdul Latif Amin Imron beberapa hari lalu menegaskan, dirinya berharap Bangkalan bisa setara dengan daerah lain yang memiliki prestasi baik.
“Alhamdulillah mudah mudahan bangkalan ini semakin menunjukkan kualitas, baik indek pembangunan manusia (IPM), sumber daya manusia (SDM) dan juga secara perekonomian,” harapnya. (Zan/Lim)