BANGKALAN, Lingkarjatim.com – Walaupun Desa Parseh dan Sangre Agung sudah dideklarasikan sebagai kampung bebas narkoba oleh Polres Bangkalan, namun Kabupaten Bangkalan tetap berstatus darurat narkoba.
Saat ini Peraturan Daerah (Perda) tentang penanggulangan dan penyalahgunaan Narkoba sudah selesai, sebagai ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Bangkalan, Ach Heriyanto bertekad untuk mengurangi peredaran narkoba di Bangkalan melalui perda tersebut.
Untuk membasmi narkoba di Bangkalan, Anto sapaan akrabnya mengatakan bahwa Narkoba adalah tugas semua pihak untuk mencegah. Apalagi menurutnya saat ini sudah ada amanah perda, salah satunya dengan melakukan pencegahan dan sosialisasi di sekolah, lapas, kantor OPD dan isntansi lainya.
“Salah satu sosialisasi yang akan dilakukan adalah dengan melakukan sidak dan rapat bersama,” katanya, Selasa (19/12/2017).
Dirinya juga menambahkan bahwa masuknya narkoba yang paling rawan adalah dari pintu masuk tranportasi laut, terutama daerah pedalaman dan dermaga kecil.
Ditanya soalnya ada transaksi ditengah laut? anggota Komisi C DPRD Bangkalan itu sangat yakin ada transaksi ditengah laut. “ya,” jawabnya singkat.
Sebagai wakil rakyat, ia berharap untuk jangka pendeknya pengedar narkoba bisa ditangkap dan diberi hukuman seberat mungkin agar ada efek jera bagi masyarakat lainnya.
Sedangkan untuk jangka menengah agar masyarakat ke depan lebih paham dan mengerti bahwa bahaya narkoba sangat merusak generasi, sebab, narkoba merupakan obat yang membuat tubuh berpenyakitan.
Jangka panjangnya lanjut Anto, semoga ada kesadaran diri dari pengedar dan pemakai bahwa narkoba sangat bahaya, bukan sesuatu hal yang menjanjikan bagi masyarakat ke depan.
Lanjut Anto, Saat ini banyak orang yang salah kaprah mengenai narkoba, sebab bagi yang tidak paham tentang narkoba Sangat menguntungkan. “Banyak golongan, terutama di kalangan beberapa blateran, Hingga akhirnya meraka terjerat dengan candu dan akhirnya tidak bisa lepas dari obat-obatan itu,” keluhnya. (Zan/Lim)