BANGKALAN, Lingkarjatim.com – Perseteruan antara La Nyalla M Mattalitti dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto terkait mahar politik Rp 40 miliar terus mendapat perhatian.
Pengamat Politik dari Surabaya Survei Center (SSC) Surokim Abdus Salam mengatakan bahwa seharusnya dalam memberikan rekomendasi, Partai Politik harus tanpa mahar.
“Ya tujuannya agar benar-benar diperoleh kandidat yang berkualitas,” ujarnya, Selasa (16/1/2017).
Namun dalam prakteknya lanjut Surokim, hal itu sangat sulit untuk dilaksanakan, karena pada kenyataannya biaya pemenangan dan lain-lain sangatlah tinggi. Jadi menurutnya sulit bagi kandidat yang tidak punya modal banyak untuk menang.
“Biaya saksi saja jika dikalikan jumlah TPS sudah berapa jika itu semua ditanggung kandidat itu sudah berbiaya besar,” imbuhnya.
Masih kata Surokim, penyebab dari mahalnya biaya Pilkada tersebut bisa saja karena keberadaan dari praktek mahar politik dalam Pilkada.
“Bayangkan untuk Pilkada Kabupaten/Kota kandidat harus persiapan 25 M, Pilkada Provinsi malah bisa sampai 400M itu jelas biaya mahal,” katanya.
Praktek mahar politik itu adalah racun proses demokrasi dan bisa membuat biaya Pilkada semakin mahal. Namun meski demikian menurutnya sampai saat ini praktek mahar politik itu sulit untuk dibuktikan hanya bisa dirasakan.
“Soal mahar menurut saya agak sulit dibuktikan ya, karena hingga sekarang baru berupa pengakuan sepihak saja dari para calon, belum ada yang kena OTT jadi masih praduga praduga,” tuturnya. (Lim)