Wakil Bupati Bangkalan Mondir A Rofii (kiri) dan Anggota DPD RI Ahmad Nawardi (kanan)
BANGKALAN, Lingkarjatim.com – Pemerintah Kabupaten Bangkalan mengaku kesulitan dalam mengakses data perusahaan migas yang bereksplorasi di Kabupaten Bangkalan. Pihak perusahaan migas yang yang ada di Bangkalan seperti PHE WMO terkesan mempersulit ketika Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan berusaha meminta data tentang migas di Bangkalan.
Hal itu disampaikan oleh Wakil Bupati Bangkalan Mondir A Rofii usai mengikuti acara sosialisai empat pilar kebangsaan yang dilakukan oleh Anggota MPR RI Ahmad Nawardi di Hotel Ningrat, Bangkalan (24/11/2017).
Menurut pria yang akrab disapa Ra Mondir itu, Pemerintah Kabupaten Bangkalan sudah sering melakukan upaya untuk meminta data kepada PHE WMO terkait eksplorasi migas di Kabupaten Bangkalan, namun upaya tersebut tidak pernah membuahkan hasil yang maksimal.
“Kita ini kan hanya ingin ada keterbukaan antara pihak Pemerintah Kabupaten dengan pihak perusahaan migas sendiri. Ya jika misalkan kompensasi yang diberikan oleh mereka sesuai tidak ada masalah,” ujarnya.
Ia menilai selama ini kompensasi yang diberikan oleh pihak perusahaan migas ke Kabupaten Bangkalan belum maksimal. Oleh karena itu dengan kondisi demikian ia menganggap pihak perusahaan migas terkesan ada yang ditutup-tutupi.
“Ya kalau memang tidak ada yang ditutup-tutupi seharusnya data yang kita minta dibuka saja, agar jelas ini jumlah produksinya dan ini bagian yang didapat oleh Kabupaten Bangkalan,” pungkasnya.
Menanggapi hal itu Anggota DPD RI sekaligus Anggota MPR RI Ahmad Nawardi mendorong Pemerintah Kabupaten Bangkalan agar tidak berhenti melakukan upaya untuk mendapatkan kejelasan tentang migas di Kabupaten Bangkalan.
“Saya kira jika pemerintah daerah sudah sering meminta data tapi tidak dikasih ya terus saja upayakan jangan berhenti kalau perlu kirim surat ke Kementrian Keuangan dengan tembusan ke Presiden,” ujarnya.
Bahkan jika perlu menurutnya, pihak Pemerintah Kabupaten Bangkalan mengundang perusahaan migas yang ada di Bangkalan untuk duduk bersama membahas tentang eksplorasi migas yang ada di Kabupaten Bangkalan agar semuanya jelas dan transparan.
“Saya rasa ini hanya masalah komunikasi saja kok. Coba jalin komunikasi yang baik antara Pemerintah Kabupaten dengan perusahaan migas misal dengan mengundang mereka ke Bangkalan,” imbuhnya.
Nawardi juga meminta kepada pihak perusahaan migas untuk tidak terkesan menutup-nutupi informasi. Jika memang data yang diminta oleh Pemerintah Kabupaten Bangkalan adalah informasi publik maka harus segera diberikan.
“Sekarang ini kan sudah jamannya keterbukaan informasi kenapa mesti tidak dikasih, padahal yang meminta data adalah sekelas Pemerintah Daerah yang punya rumah istilahnya ya mestinya dikasih lah,” pungkasnya. (Lim)
