Jajaran Pimpinan Fraksi Buru TA di 2020

Kantor DPRD Kabupaten Bangkalan

BANGKALAN, Lingkarjatim.com – Tiga Pimpinan fraksi dari 7 fraksi yang ada di gedung DPRD Bangkalan, bersiap untuk terus berburu pengadaan tenaga ahli (TA) di anggaran 2020.

Ternyata di PP 12/2018 tentang tata tertib DPR, memberikan celah dan angin segar bagi jajaran fraksi untuk mengangkat tenaga ahli sebagai processor kerjanya selama menjalankan tugas negara.

Tepatnya di pasal 124 ayat 1 berbunyi ‘setiap fraksi dibantu oleh 1 tenaga ahli’ . Inilah yang dijadikan titik tekan agar dipembahasan RAPBD alokasi penganggaran TA tercapai.

Menurut wakil Sekretaris fraksi Gabungan Golkar dan Berkarya Ha’i, menilai adanya TA di internal fraksi tentu akan jauh membantu kinerja para dewan kedepannya.

“Karena didalam aturan itu mengamanatkan harus ada TA dan ada sekretariat fraksi, tapi digedung itu (lama) tidak memungkinkan diadakan. Karena ruangnya tidak ada,” Kata dia saat dihubungi melalui telfon, Rabu (02/10).

Selaku anggota DPRD pendatang baru pihaknya, akan mengusahakan di pembahasan RAPBD 2020 mendatang, sehingga pindah ke gedung yang baru perangkat yang berkaitan dengan kebutuhan fraksi sudah ada.

“Yang paling terpenting adalah di-ploting dulu di APBD,”

Menurut dia, wakil rakyat sebelum masuk ke ruangan komisi atau alat kelengkapan dewan masing masing, maka transit pertama adalah berbaju fraksi membahas aspirasi rakyat untuk diangkat disetiap ranah alat kelengkapan dewan.

“Seharusnya kami ini sebelum masuk keruangan komisi, jujukannya ke fraksi dulu, adakan meeting kecil diruangan itu. Apa arah dari pokok pembahsan itu, baru menyebar ke komisi komisi yang ada,” terang dia.

Kendati demikian, ia akan tahu persoalan yang menjadi pupusnya pengadaan TA, yaitu keterbatasan anggaran. Namun ia meyakinkan bahwa yang memiliki hak penuh pengelolaan anggaran adalah dewan.

Sementara itu, ketua fraksi PKB Mohammad Hotib akan terus melakukan upaya upaya untuk penyediaan TA fraksi,
Sebab didalam PP 12/2018 sebagai pergantian aturan yang sebelumnya, salah satu pointnya adalah pengadaan TA.

“Semua komisi ada TA, nah di aturan yang baru inilah fraksi harus ada TA nya, saya rasa kebutuhan ini adalah menyangkut semua fraksi yang ada.” Ungkap dia.

Menimbang asas manfaatnya, bagi Hotib sangat besar jika fraksi dibantu oleh TA,

“Ini demi memaksimalkan kinerja dewan juga,” imbuh dia

Sedangkan Sonhaji ketua Fraksi PPP juga ikut sepakat jika di 2020 nanti betul-betul ada tenaga ahli, “saya sepakat dan bagus itu, biar nanti dibahas sama teman-teman yang lainnya. Jangan sampai ada rumahnya tapi tidak ada fasilitasnya,” Pungkas dia. (Mukhlis)

Leave a Comment