Gus Ipul Wakil Gubernur Jatim saat mendampingi Menteri Luhut Binsar Panjaitan
BANGKALAN, Lingkarjatim.com – Tak kunjung di bahasnya Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementar (KUA-PPAS) Kabupaten Bangkalan mendapat respon dari Wakil Gubernur Jawa Timur Syaifullah Yusuf. Hal itu ia sampaikan saat berkunjung ke Pondok Pesantren Nurul Cholil Bangkalan, Rabu (30/08/2017).
Ia khawatir molornya pembahasan PAK tahun ini akan memancing datangnya sanksi dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Gus ipul sapaan akrabnya mengungkapkan molornya pembahasan PAK juga akan merembet terhadap program Organisasi Perangkat Daerah(OPD).
“Kita himbau kepada Pemerintah Kabupaten Bangkalan yang sejauh ini masih belum membahas KUA-PPAS untuk segera merampungkan,” Ujarnya usai acara silaturrahim bersama Menteri Kordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan.
Gus Ipul juga mengingatkan kepada Pemerintah Kabupaten Bangkalan untuk tidak mengulangi kembali kejadian di awal tahun tentang keterlambatan pembahasan APBD.
“Iya jangan sampai molor lagi seperti kemarin, itu kan ada ketentuan nya semua. Kalau tidak itu nanti akan diberi sanksi itu,” Imbuhnya.
Selain itu ia juga berpesan agar semua tahapan yang ada dilakukan secara teratur agar dapat maksimal dan tidak merugikan masyarakat Bangkalan.
“Kan itu sudah ada tahapan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang harus ditaati dan harus dilaksanakan. Kalau tidak kasihan nanti masyarakat. Kita arahkan supaya bisa di forsir dan dipercepat kalau memang waktunya sudah lewat,” Katanya.
Salah satu Bakal Calon Gubernur Jawa Timur itu pun berharap agar semua pembahasan yang berkenaan dengan APBD bisa sesuai dan tepat waktu juga tepat sasaran. Sebab menurutnya hal itu dapat menjadi tolak ukur kinerja pemerintah daerah.
“Jadi harapan saya mudah-mudahan Pembahasan-pembahasan yang terkait dengan APBD bisa tepat waktu dan sekaligus itu menjadi ukuran pemerintah daerah juga. Ya makanya itu jangan sampai ada yang terlambat,’’ Pungkasnya. (Zan/Lim)
