Suasana Rapat Paripurna penyampaian Nota Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi tentang Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2019
BANGKALAN, Lingkarjatim.com – Rapat Paripurna penyampaian Nota Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi tentang Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2019 sudah digelar, Rabu (14/11/2018).
Walaupun sudah selesai digelar namun masih ada kejanggalan. Ketika rapat paripurna mau ditutup, Chatib Marzuki melakukan interupsi kepada pimpinan Paripurna Abdurrachman. Interupsi itu untuk kepala organisasi perangkat daerah (OPD).
Politisi PKB itu menilai kepala dinas dianggap tidak serius mengikuti paripurna karena diwakilkan. Karena hanya diwakili itu, Chatib menilai kepala dinas tidak serius apalagi ini masih awal pemerintahan Bupati R. Latif Amin Imron dan Wakil Bupati Mohni.
“Ini kan awal pemerintahan yang baru, kalau diwakili seperti tidak serius, mohon ditindaklanjuti oleh wakil bupati dan ketua Baperjakat (Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan),” kata Chotib Marzuki ketika melakukan intrupsi kepada pimpinan sidang.
Berbeda dengan Fraksi PKB, Partai Hanura menilai ketidakhadiran Kepala OPD dalam setiap Rapat Paripurna merupakan bentuk kekecewaan mereka karena jadwal paripurna yang sering molor.
Hal itu disampaikan oleh Mahmudi sekaligus ketua DPC Hanura Bangkalan. “Jadwalnya jam 10:00, dimulai jam 13:00, kalau mereka nunggu disini seharian berantakan pekerjaan mereka,” ujarnya.
Politisi asal Arosbaya itu mengajak kepada seluruh anggota legislatif yang lain agar lebih disiplin dalam setiap paripurna.
“Biar sama-sama jalan, saya disini bukan dalam rangka membela kepala OPD, tapi agar kita (legislatif) juga introspeksi dan evaluasi,” kata Mahmudi.
Menanggapi hal itu Mohni selaku Wakil Bupati Bangkalan mengaku berterimakasih atas kritik yang disampaikan oleh Fraksi PKB. Sebagai orang nomor dua di Bangkalan dirinya akan menegor secara langsung para Kepala OPD.
Mantan Kepala Dinas Pendidikan itu mengungkapkan jika ke depan pihaknya akan menegor setiap kepala OPD yang tidak hadir dalam setiap rapat paripurna.
“Tidak ada alasanlah, lagi pula jarak tempuh masing kantor tidak seberapa, paling jauh kan Junok Kantor Dinkes. agar hubungan eksekutif dan legislatif tetap harmonis,” ungkapanya.
Perlu diketahui bahwa dari 32 OPD di Kabupaten Bangkalan hanya Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapedda) Muhammad Fahri yang hadir dalam Rapat Paripurna penyampaian Nota Jawaban Bupati atas Pemandangan umum Fraksi tentang Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2019. (Zan/Lim)
