Istimewa
BANGKALAN, Lingkarjatim.com– Pernyataan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siroj yang menyebut Mahfud MD bukan kader NU menjadi perhatian besar bagi masyarakat Madura.
Sebab, Mahfud MD merupakan salah satu tokoh kebanggaan masyarakat Madura. Sehingga masyarakat Madura prihatin atas penghinaan dan penistaan Ketua PBNU yang menyebut Mahfud MD bukan kader NU.
Seperti halnya yang diungkapkan Abdul Muis Ali koordinator Forum Masyarakat Madura Peduli (FMMP) NU dan NKRI.
“Dengan ini kami sebagai warga Madura, NU, dan NKRI, merasa prihatin atas penghinaan dan penistaan terhadap tokoh kebanggaan masyarakat Madura, Prof. Dr. Mahfud MD, yang dilakukan oleh oknum oknum yang rakus kekuasaan,” katanya, Minggu (12/8/2018).
Menurut Muis, pihaknya tahu bahwa Mahfud MD bukan orang yang haus dan mengejar kekuasaan, tapi orang rasional dan realistis.
“Apa yang sudah dilakukan Pak Mahfud melakukan proses administrasi hingga menjahit pakaian adalah permintaan Mensesneg, Pratikto, dan pasti perintah Presiden Jokowi,” ucapnya.
Selain itu kata Muis, pihaknya juga tahu selama ini ketokohan nasional pak mahfud MD selalu melekat sebagai simbol dan NU.
“Setiap tokoh NU menyebut pak Mahfud kader NU, tapi hanya karena haus kekuasaan, ke-NU-an Pak Mahfud dilucuti oleh oknum-oknum prnjual NU,” ujarnya.
Kesediaan Mahfud MD menjadi wapres Jokowi lanjut Muis, bagian dari keterpanggilan jiwanya untuk mengabdi kepada bangsa. Untuk itu pihaknya menuntut:
1. Presiden Jokowi untuk meminta maaf dan menjelaskan pada Pak Mahfud dan masyarakat Madura atas peristiwa pelecehan dan penghinaan itu.
2. Pada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk meminta maaf dan mengklarifikasi pada masyarakat NU Madura, karena bagi kami Pak Mahfud adalah tokoh NU Madura, yang saat ini masih menjabat sebagai Penasehat ISNU.
3. Meski pernyaatan pengurus partai PKB, PPP dan PBNU dimaksudkan kepada Prof. Mahfud MD, tapi kami masyarakat Madura tersinggung dengan ucapan itu. Lahirnya NU tidak lepas dari tanah Madura yaitu Syaikhona Cholil bin Abdul. Latif, ulama Nusantara yang menjadi inspirator berdirinya NU.
4. Minta Pemerintah Jokowi Dan Kroninya Untuk Tidak memanfaatkan Kekuasaan (Jabatan) Demi Kepentingan Kelompok dan Individu.
5. Menghimbau dan mendorong kepada masyarakat Madura dimanapun mereka berada agar tetap menjaga dan ikut mengawal ketertiban dan keadilan selama pemilihan umum berlangsung.
“Dan jika tuntutan kami tidak ditanggapi serius bahkan direndahkan oleh pihak pihak terkait, maka kami sebagai masyarakat Madura nenolak dan memboikot Pilpres 2019,” tandasnya.
“Karena kami menganggap Pilpres hanya ajang mencari kekuasaan dan menghambur- hamburkan uang rakyat yang justru untuk melecehkan martabat dan harga diri dari simbol tokoh masyarakat Madura,” tutup Muis. (Atep/Lim)
