BANGKALAN, Lingkarjatim.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangkalan, menggelar Rapat Paripurna di Gedung DPRD setempat, Rabu (19/06/2019).
Agendanya, adalah Penyampaian Nota Jawaban Bupati Bangkalan Terhadap Rancanagan Peraturan daerah (Raperda) Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten (Ripparkab) di Kabupaten ujung barat pulau madura.
Bupati Bangkalan R. Abdul Latif Amin Imron berharap, agar legislatif segera mengkaji dan menyelesaikan perda tersebut dengan tepat waktu, karena untuk kepentingan pariwisata Bangkalan sekaligus untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Ini kepentingan pariwisata kita, tidak lain untuk menambah PAD kita, bisa wisatawan mengunjungi Bangkalan selain kulinernya yang terkenal fenominal,” kata Ra Latif usai paripurna.
Sejauh ini, dari sektor pariwisata sangat kurang, belum lagi mengingat minimnya anggaran. Untuk itu, perda tersebut sangat penting agar pengembangan pariwisata dapat dilakukan.
“Ini harus seefesien mungkin, kita haru jemput bola ke kementerian, bisa kita tarik ke Kabupaten kita,” ungkapnya.
Beberapa pengelola destinasi wisata sudah siap dikembangkan meski sebagian masih perlu untuk duduk bareng menformulasikan kemajuan wisata.
“Nanti kita mengundang mereka duduk bersama, diantaranya sudah oke, karena ada yang dimiliki bukan satu orang ini kita duduk bersama seperti apa formulasinya untuk sama sama legowo untuk kepentingan bangkalan,” terangnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Bangkalan Imron Rosyadi mengutarakan, perda ini harus selesai dalam periode jabatan PRDD 2014-2019.
“Inikan perda usulan eksekutif, perda yang rencana induk pariwisata menjadi perda pokok pengembangan pariwisata yang ujung ujungnya akan dapat PAD dari wisata, Priode ini harus selesai,” kata Imron.
Perda ini kata Imron, masih akan melewati beberapa jenjang paripurna kedepan. Antara lain yaitu pandangan umum (PU) Fraksi- Fraksi, nota jawaban atas PU Fraksi, dan baru penetapan serta fasilitasi dari Gubernur.
“Setelah ini ada PU Fraksi, masih ada nota jawaban atas PU Fraksi, baru setelah itu ada paripurna penetapan. Ada satu lagi peranan gubernur karena ada fasilitasi dari gubernur,” pungkasnya. (Atep/Lim)
