BANGKALAN, Lingkarjatim.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur berencana membentuk help desk atau pendampingan untuk membantu memperbaiki penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten/Kota.
Rencana program provinsi Jawa timur itu mengingat ada delapan daerah yang masih memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Kabar rencana tersebut menjadi angin segar bagi Pemerintah Kabupaten Bangkalan. Hal itu ditanggapi langsung oleh Wakil Bupati Bangkalan Mondir A Rofii. Dirinya menjelaskan, Pemkab Bangkalan yang masuk dalam daerah yang memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, sangat menyambut baik.
Ra Mondir sapaan akrabnya mengharapkan rencana Pemprov Jawa Timur dalam memberikan pendampingan memperbaiki penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
“Rencana itu bisa segera terealisasi dan sudah seharusnya Pemprov memberi pendampingan. Kami berharap dalam pendampingan nanti harus serius sehingga benar-benar dapat membantu pemerintah daerah khususnya Kabupaten Bangkalan,” Harapnya, Jum’at (3/11/2017).
Sekedar diketahui, ada empat faktor penyebab kabupaten/kota meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) diantaranya, pencatatan aset tetap seperti jalan dan tanah pemerintah daerah belum memiliki sertifikat, sebagian sumber daya manusia pemerintah kabupaten/kota belum menguasai akuntansi dengan baik, permasalahan bansos dan hibah yang peruntukannya tidak tepat dan penguasaan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) atau inspektorat terhadap materi sistem akuntansi pemerintahan masih kurang. (Zan/Lim)