BANGKALAN, Lingkarjatim.com – Demo yang dilakukan oleh siswa MAN Bangkalan beberapa waktu lalu berbuntut panjang. Setelah mendapat protes dari berbagai pihak, kini MAN Bangkalan diancam akan dilaporkan ke Aparat Penegak Hukum (APH) oleh wali murid.
Ismail Hasyim salah satu wali murid asal Kecamatan Socah mengatakan ia sangat berharap pihak MAN Bangkalan transparan terkait uang buku dan sumbangan.
“Seharusnya sebelum di demo itu harus transparan. Apalagi ini sampai didemo,” ujarnya, Jumat (9/8/2019).
Sampai saat ini ia menilai pihak MAN Bangkalan tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan masalah yang dianggapnya sangat serius itu.
“Kalau punya itikad baik seharusnya diselesaikan jangan sampai berlarut-larut seperti ini,” imbuhnya.
Ia menyarankan pihak MAN Bangkalan untuk mengundang semua pihak terutama siswa dan walinya sebagai bentuk transparansi yang sesungguhnya.
“Buktikan kalau memang betul transparan jangan hanya ngomong di media bahwa sudah transparan,” tegasnya.
Ismail mengancam jika MAN Bangkalan tetap bersikap seperti itu maka akan dilaporkan ke APH. Hal itu sebagai bentuk upaya agar MAN Bangkalan baik kedepannya.
“Kita ini sama-sama ingin perbaikan. Jika misalkan dibiarkan seperti ini maka tidak akan pernah baik,” jelasnya.
Ditanya akan melapor kemana, Ismail belum bisa memastikan sekarang, karena ia mengaku harus berembuk dulu dengan wali murid yang lainnya.
“Kita lihat nanti apakah ke Polisi atau langung ke Kejari,” pungkasnya.
Perlu diketahui sebelumnya Kepala sekolah Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Bangkalan mengklarifikasi terkait harga buku yang dianggap terlalu mahal sehingga siswanya melakukan aksi unjuk rasa di halaman sekolahnya, Senin (5/8/2019) kemarin.
Mohammad Aliwafa, Kepala sekolah MAN Bangkalan menjelaskan, terkait harga buku, itu sudah maksimal, dan di setiap jurusan tidak sama. Keputusan dari komite, dan dewan guru tersebut sudah disosialisasikan saat pemberian rapot.
“Kami tidak menaikkan harga buku, demi Allah, kami sudah mengambil penerbit resmi, bisa dibuka di Candra apakah itu penerbit yang nakal atau siapa,” ujarnya saat dikonfirmasi via telpon, Selasa (06/08/2019).
Ia menambahkan, terkait Tranparansi dana buku, tidak ada satupun dalam kebijakan kepala sekolah tanpa rapat, baik dengan pengurus, guru, ataupun komite.
“Kemungkinan ada yang tidak puas dari pihak guru, atau dari murid yang tidak saya ketahui, semenjak saya ada di MAN Bangkalan,” imbuhnya.
“Pada tahun sebelumnya sebagian guru mengadakan buku panduan sendiri-sendiri, harganya ada yang 200, 150 ribu persatu buku. Itu melampaui lebih tinggi, berat terhadap murid jadinya saya tidak suka jangan begitu kasihan anak-anak,” imbuhnya.
Terkait infaq sebesar 900 ribu untuk pembangunan musholla, ia juga memaparkan, semua siswa baru boleh mengisi formulir, jika tidak mampu tidak harus meminta surat rekomendasi dari komite.
“Itu bukan dari saya, itu layanan dari komite, siapa yang berinfaq nantinya mereka tanda tangan sendiri. Makanya di sana ada pernyataan untuk infaq siapa yang mau menyumbang atau tidak,” katanya.
Ia menegaskan, terkait uang pendaftaran sebesar Rp. 2 juta, menurutnya, itu tidak benar, yang ada hanya iuran komite seberar 100 ribu perbulan.
“Pendaftaran yang katanya 2 juta itu tidak benar, yang ada itu iuran komite 100 ribu perbulan, karena uang Biaya Operasi Sekolah (BOS) tidak cukup,” tegasnya. (Lim)
