BANGKALAN, Lingkarjatim.com – Barisan Relawan Jokowi-Makruf (BaraJoma) Madura menyayangkan sikap Forum Advokat Rantau (FARA) dan partai politik Gerindra yang telah melaporkan Presiden Joko Widodo ke Badan Pengawas Pemilu, karena diduga telah melakukan kampanye terselubung atas kebijakan penggratisan jembatan Suramadu.
Dilansir CNNIndonesia.com, laporan FARA diterima Bawaslu dengan nomor 09/LP/PP/RI/00.00/X/2018 tertanggal 30 Oktober 2018.
Barajoma Madura menganggap sikap dari FARA dan Gerindra terlalu mempolitisasi kebijakan yang diambil Jokowi. Padahal kebijakan tersebut sudah sangat pro terhadap rakyat, khususnya rakyat Madura.
“Presiden kan tidak berkampanye, beliau hanya menyampaikan langsung kepada masyarakat Madura bahwa tol jembatan Suramadu dinon tarifkan. Terus dimana letak kampanye yang mereka tuduhkan,” cetus Ketua Barajoma Bangkalan RK. Muh Makmun Ibnu Fuad, Rabu (31/10/2018).
Menurut pria yang akrab disapa Ra Momon itu, Jokowi mengumumkan sendiri penggratisan tol jembatan Suramadu lantaran bertepatan dengan agenda kunjungan presiden ke Jawa Timur.
“Kami paham setiap kebijakan yang dikeluarkan presiden pasti menuai pro dan kotra. Tapi pak Jokowi di laporkan ke Bawaslu karena dianggap berkampanye terselubung itu bagi kami terlalu berlebihan,” tandasnya.
Kendati demikian, Ra Momon berharap Bawaslu bersikap profesional atas laporan tersebut. Sehingga dapat memutuskan keputusan yang nantinya tidak menimbulkan gejolak antar rakyat Indonesia.
“Kami berharap dan yakin Bawaslu bisa membedakan mana yang berkampanye dan mana yang tidak. Karena memang pak Jokowi tidak berkampanye, dan kebijakan yang itu bukan politik, tapi murni kebijakan untuk rakyat Indonesia, khususnya Madura,” tandasnya.
Kami atas nama BaraJoma dan masyarakat Madura, lanjut Ra Momon, sangat bersyukur dan berterimakasih atas kebijakan Bapak Presiden menggratiskan Suramadu.
“Kebijakan ini otomatis akan memberikan efek domino bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat Madura,” pungkasnya. (Atep/Lim)