Gambar iluatrasi
BANGKALAN, Lingkarjatim.com – Di jaman keterbukaan informasi seperti sekarang ini seharusnya kerja wartawan bisa semakin mudah. Tak seharusnya wartawan kesulitan untuk mendapatkan informasi dari narasumber utamanya yang dari instansi pemerintahan.
Namun nyatanya tidak demikian dengan sejumlah wartawan yang bertugas di Kabupaten Bangkalan. Wartawan yang bertugas di ujung barat Pulau Madura itu acap kali mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari oknum pejabat di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setempat.
Sebut saja H, wartawan salah satu media online di Bangkalan itu menceritakan pengalamannya saat sering mendapat penolakan ketika akan menggali informasi ke sejumlah OPD yang ada di Kabupaten Bangakalan.
“Saya sering mendapat penolakan ketika akan liputan sebuah acara di beberapa OPD,” ujarnya, Selasa (31/7/2018).
Pria 26 tahun itu mengatakan penolakan itu datang dari oknum pejabat yang berada di OPD tersebut. “Memang tidak langsung mengusir namun secara tidak langsung mereka tidak menghendaki kedatangan kita,” imbuhnya.
Terbaru, beberapa hari yang lalu H bercerita bahwa ia tidak diijinkan untuk meliput sebuah acara sosialisasi di salah satu OPD.
“Waktu saya ingin masuk ke ruangan acara, saya langsung dicegat katanya tidak boleh masuk,” tuturnya.
Oknum pegawai di OPD yang mencegatnya tersebut beralasan bahwa acara sosialisasi tersebut adalah acara Pemprov Jawa Timur.
“Ini acaranya Pemprov maaf tidak boleh masuk,” katanya menirukan apa yang disampaikan oknum tersebut.
Meski telah dijelaskan maksud dan tujuan dari H, oknum tersebut tetap bersikeras bahkan meminta H untuk membuat surat permohonan liputan terlebih dahulu.
“Saya sudah jelaskan, eh malah saya disuruh balik besok paginya,” jelasnya.
Dengan keadaan yang seperti itu ia mengaku sering kesulitan untuk melakukan klarifikasi kepada pihak terkait tentang berita yang ditulisnya.
“Kita kan dituntut untuk seimbang dalam menulis. Tapi ketika seperti ini kondisinya tentu sangat kesulitan. Nanti kita juga yang disalahkan,” pungkasnya.
Hal serupa juga pernah dialami oleh L. Wartawan asal Kabupaten Sampang itu mengaku sering dikibuli oleh narasumber di sejumlah OPD yang ingin ia temui.
“Pernah saya ingin konfirmasi berita ke salah satu Kepala OPD. Saat saya ke kantornya staf di OPD tersebut bilang kepala sedang tidak ada,” ceritanya.
Padahal menurut L, sebelumnya ia melihat Kepala OPD tersebut masuk ke dalam kantor menggunakan mobil dinasnya.
“Pernah saya sampai berdebat tapi staf itu tetap tidak mau mengaku dengan berbagai alasan,” imbuhnya.
Tak hanya itu lanjutnya, ada salah satu Kepala OPD yang sangat alergi pada wartawan. Hal itu diketahui saat dalam sebuah acara ketika ingin diwawancara oleh wartawan Kepala OPD tersebut terkesan menghindar.
“Ada Kepala OPD yang sampai lewat pintu belakang saking alerginya takut diwawancara wartawan,” pungkasnya.
Menanggapi hal itu Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bangkalan Jimhur Saros sangat menyayangkan jika dijaman sekarang masih ada orang yang alergi pada wartawan apalagi pejabat pemerintahan.
“Kenapa mesti alergi kalau tidak punya salah. Kita ini kan mitra,” ujarnya.
Seharusnya lanjut Jimhur, semua pejabat yang ada di Kabupaten Bangkalan harus bersikap kooperatif terhadap semua wartawan yang bertugas di Bangkalan.
“Jangan dihalang-halangi jika ada wartawan yang ingin meliput selagi medianya jelas dan bisa menunjukkan ID Card,” tegasnya.
Ia mengatakan berdasarkan Undang-undang Pers Pasal 4 dijelaskan bahwa pers menjamin kemerdekaan pers, dan pers nasional memiliki hak mencari, memperoleh dan menyebar luaskan gagasan dan informasi.
“Sudah jelas wartawan tidak boleh dihalang-halangi saat meliput berita jika tidak ingin melanggar undang-undang,” tuturnya.
Oleh karena itu ia meminta kepada semua pejabat yang ada di Bangkalan untuk bersikap arif dan bijaksana dalam menghadapi para wartawan.
“Jika tetap seperti itu saya akan mengirim surat ke masing-masing OPD jika perlu ke Gubernur,” pungkasnya.
Senada juga disampaikan oleh Ketua Komunitas Wartawan Bangkalan (KWB) Miftahol Umar. Wartawan RRI itu menilai pejabat yang alergi pada wartawan menunjukkan bahwa pejabat tersebut belum siap untuk jadi pejabat.
“Semua pejabat yang ada di Bangkalan bahkan mungkin yang ada di Indonesia ini wajar jika dicari-cari wartawan,” ujarnya.
Untuk itu ia meminta kepada semua pejabat khususnya pada semua Kepala OPD untuk tidak alergi pada wartawan.
“Insyaallah semua wartawan di Bangkalan baik-baik semua kok terutama yang tergabung dalam PWI dan KWB,” pungkasnya.
Sayangnya saat lingkarjatim.com ingin klarifikasi hal itu ke PJ Bupati Bangkalan I Gusti Ngurah Indra Seriabudi Ranuh, ia sedang tidak ada di kantor. Begitupun saat dihubungi lewat telepon selulernya tidak merespon. (Lim)
