MADURA, Lingkarjatim.com – Anggota Komite II DPD RI Dapil Jawa Timur, Ahmad Nawardi mendesak perusahaan migas yang beroperasi di Pulau Madura untuk menyerap tenaga kerja lokal. Pasalnya, selama ini perusahaan migas justru lebih banyak mempekerjakan tenaga dari luar Madura. Sekalipun ada kata Nawardi, tenaga kerja lokal hanya sebagai tenaga keamanan. Itupun angkanya sangat kecil.
“Perusahaan migas seharusnya memberikan perhatian khusus untuk menyerap tenaga kerja lokal. Karena angka pengangguran di empat kabupaten di Madura sangat besar,” kata Nawardi dalam siaran persnya, Jumat, (10/11/2017).
Ketua HKTI Jatim tersebut mencontohkan di Kabupaten Sampang, angka pengangguran selalu mengalami kenaikan. Badan Pusat Statistik (BPS) Sampang mencatat selama tiga tahun terakhir angka pengangguran tinggi. Ditahun 2014 terdapat 8.469 orang tidak bekerja, tahun 2015 naik menjadi 21.826 jiwa.
Termasuk juga, lanjut Nawardi di Kabupaten Pamekasan angka penggaguran juga masih tinggi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), penduduk yang bekerja hanya 425.333 orang. “Padahal, total jumlah penduduk mencapai 854.194 jiwa,” tegas Nawardi.
Bahkan kata Nawardi, pada tahun 2017 untuk di Kabupaten Sumenep, angka pengangguran mencapai 200 ribu jiwa. Dengan persentase atau jumlah penduduk mencapai 900 ribu jiwa.
“Padahal di semua kabupaten di Madura ada beberapa perusahaan migas yang sedang melakukan kegiatan eksploitasi di beberapa titik produksi. Karena tidak mampu menyerap tenaga kerja lokal, maka kontribusi perusahaan migas terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat penting dipertanyakan,” kata mantan anggota DPRD Jatim tersebut.
Menurut Nawardi, potensi migas Sumenep misalnya, mayoritas terletak di daerah kepulauan. Terhitung dari Blok Kangean Sumenep sampai Pagerungan Besar, Kecamatan Sapeken. Blok Kangean Sumenep sekarang dikelola dan dieksplorasi oleh beberapa korporasi multinasional yang bergerak di bidang industri pertambangan migas. Seperti PT Arco Bali North (ABN), PT Arco Blok Kangean (ABK), PT Beyond Petroleum Indonesia (BPI), dan PT Energi Mega Persada (EMP).
“Sumber migas lainnya berada di Pulau Pagerungan Besar, Kecamatan Sapeken, Sumenep. Tempat ini menghasilkan 11,74 juta barel minyak dan kondensat serta 947 juta kaki kubik gas setiap hari. Jika ditambah dengan beberapa blok gas lainnya, maka Sumenep mampu mensuplai 60 persen kebutuhan gas Jawa Timur. Ini luar biasa,” terang Nawardi.
Mengutip data Direktorat Jenderal Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nawardi menyebutkan, total potensi migas Sumenep sekitar 6 triliun kaki kubik, dan masih bisa dieskplorasi hingga 30 tahun ke depan.
“Sudah lebih dari 10 perusahaan operator migas yang telah, sedang, dan akan mengelola beberapa blok migas di Sumenep, seperti Trend Java Sea, Masalembu Shell, British Petroleum, Mobile Oil, Arco Kangean, Amco Indonesia, Hudbay Oil International, Anadarko, Petronas Carigali, dan Santos Oil,” imbuh Nawardi.
Selain itu, Di Sampang, Nawardi menyebut terdapat sekitar 14 ladang minyak dan gas seperti Migas Oyong di lepas pantai Camplong, Sumur Jeruk di lepas pantai Sreseh, sumur Foram dan Pollen di lepas pantai Ketapang, sumur Gunung Eleh di Kecamatan Kedungdung.
Kemudian di Bangkalan lanjut Nawardi, terdapat Blok Madura Offshore di lepas pantai Bangkalan dan Blok West Madura di Kecamatan Sepulu yang menghasilkan 14 ribu barel atau 113 juta kaki-kubik per hari.
“Tak berlebihan jika ada yang menyebut bahwa masyarakat Madura duduk di atas ladang minyak dan gas. Tapi harus diakui, kontribusinya terhadap masyarakat Madura sangat kecil. Ini Kenyataan. Bukti paling jelas, perusahaan migas tidak mampu menyerap tenaga kerja lokal,” kata Nawardi.
Masyarakat Miskin Tinggi
Akibat tidak terserapnya tenaga kerja lokal menurut Nawardi, akibatnya angka pengangguran sangat tinggi. Sehingga berbanding lurus dengan semakin tingginya angka kemiskinan di Pulau Madura.
“Sehingga kondisi ekonomi masyarakat Madura tetap terpuruk. Mirisnya data BPS Jatim tahun 2016 menunjukkan empat kabupaten di Pulau Garam masuk di enam besar daftar kabupaten/kota termiskin. Padahal saat bersamaan, Madura justru menjadi ladang subur beroperasinya beberapa korporasi internasional di sektor migas. Layak jika masyarakat mulai mempertanyakan peran dan sumbangsih perusahaan migas terhadap upaya peningkatan kesejahteraan. Karena nyaris tidak ada,” kata Nawardi.
Kabupaten Sampang menempati urutan pertama dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 227.800 orang. Kemudian, disusul Bangkalan sebanyak 205.710 orang. Sumenep berada di posisi empat dengan jumlah penduduk miskin 216.140 orang.Sementara Pamekasan, di posisi paling buncit. Yakni, posisi enam dengan jumlah warga miskin sebanyak 142.320 orang.
Padahal tegas Nawardi, saat ini banyak orang Madura lulusan geologi atau perminyakan dari beberapa perguruan tinggi ternama di Indonesia. Seperti Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) maupun Universitas Indonesia (UI). Termasuk juga dari luar negeri.
“Sudah seharusnya perusahaan migas yang beroperasi di perairan Pulau Madura untuk menyerap tenaga kerja lokal dan ditempatkan di sektor strategis. Dalam waktu dekat, DPD RI akan menyurati perusahaan migas untuk mempertimbangkan dan melaksanakan masukan ini yang bersumber dari aspirasi masyarakat Madura,” tutup Nawardi. (*)