BANGKALAN, Lingkarjatim.com – Sekelompok tokoh masyarakat Dusun Sekarbungoh, Desa Sukolilo Barat, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan mendatangi rumah anggota dewan perwakilan rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Syafiudin Asmoro di perum Griya Abadi, Kelurahan Bilaporah, Kecamatan Socah, Bangkalan, Sabtu (23/11).
Kedatangan mereka untuk mengadu ke Wakil rakyat dapil Madura itu. Pasalnya, mereka merasa diintimidasi dan tempat tinggal mereka ingin digusur oleh Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) Karena ingin dijadikan tempat wisata.
Salah satu tokoh masyarakat Dusun Sekarbungoh, Ibnu Abdillah menyampaikan, pihaknya hanya ingin mempertahankan hak mereka.
“Kami tidak ingin digusur, kami ingin diberdayakan,” kata dia usai menyampaikan keluh kesahnya kepada wakil rakyat komisi V itu.
Seharusnya, lanjut Ibnu, warga Sekarbungoh diajari bagaimana mengelola kampung wisata, kalau memang ingin dijadikan tempat wisata.
“Bukan malah digusur lalu ditempati orang lain. Di kampung kami banyak kekayaan alam yang bisa dikelola,” lanjut dia.
Ibnu juga mengaku, pihaknya akan menempuh jalur litigasi dan non litigasi untuk terus mempertahankan hak warga Sekarbungoh itu.
“Sesuai masukan pak dewan tadi, kami akan lakukan loby-loby ke semua pihak dan juga akan menempuh jalur litigasi berkaitan dengan pergubnya,” kata dia.
Menanggapi aduan itu, anggota DPR RI Komisi V, Syafiudin Asmoro menyampaikan, pihaknya sudah menampung aspirasi warga Sekarbungoh itu dan akan menyampaikan aduan itu ke komisinya.
“Saya sudah mendengar semua keluhannya, saya tampung dan akan saya bawa ke pusat,” ucap dia.
Terkait adanya tindakan intimidasi dan pemaksaan yang dilakukan BPWS, Syafiudin mengaku sangat menyayangkan adanya tindakan itu, karena menurutnya, sejatinya pembangunan itu adalah untuk kesejahteraan rakyat.
“Kami tidak menolak pembangunan, namun efek dari pembangunan itu utamanya adalah untuk kepentingan masyarakat,” kata dia.
Syafiudin juga meminta kepada pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, dalam pembangunan itu tidak boleh mengesampingkan kearifan lokal, justru harus memanfaatkannya.
“Pembangunan itu kan agar perekonomian masyarakat lebih hidup tanpa harus merampas hak-hak masyarakat sekitar,” ucap dia. (Moh Iksan)
