Amina Racmawati (kiri) Kepala Disperinaker Bangkalan dan Anggota M Husni Syakur (kanan) Komisi B DPRD Bangkalan
BANGKALAN, Lingkarjatim.com – Ditahun 2018 ini Pemerintah Kabupaten Bangkalan melalui Dinas Perindustrian, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disperinakertrans) dikabarkan mengalokasikan anggaran Rp 10 miliar untuk membangun sentra industri kecil menangah (IKM) tahap kedua. Dana tersebut bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Pemerintah Pusat.
Adanya kabar tersebut dibenarkan oleh Kepala Dinas Perindustrian, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dispernakertrans ) Bangkalan Aminah Rachmawati. Menurutnya dana tersebut memang bersumber dari DAK pemerintah pusat sebagai tindak lanjut dari pembangunan tahap pertama yang telah dimulai pada tahun 2017 lalu.
“Sentra IKM Bangkalan itu lokasinya terletak di akses Jembatan Suramadu sisi Madura, di Desa Baengas, Kecamatan Labang, di lahan seluas 5,2 hektare, itu sudah sesuai rencana,” ujarnya, Sabtu (24/2/2018).
Menurut Aminah, pembangunan sentra IKM tersebut untuk memasarkan produk-produk unggulan dan hasil kerajinan rakyat Bangkalan, seperti batik, emban cincin, konveksi, dan anyaman bambu.
“Tahun 2018 ini merupakan bantuan tahap kedua, untuk menyelesaikan pengerjaan proyek tahap pertama, pengerjaan tahap pertama telah selesai dikerjakan,” Ucapnya.
Dia mengaku bahwa pembangunan sentra IKM yang dilakukan oleh Disperinaker Bangkalan merupakan program proyek “multi years” atau tahun jamak. Oleh sebab itu kata dia, dalam memberikan layanan yang prima kepada IKM di Bangkalan, akan dianggarkan setiap tahunnya.
“Bantuan dari pemerintah pusat untuk pembangunan sentra IKM di Bangkalan tahun ini meningkat,” katanya.
Aminah menambahkan, di Kabupaten Bangkalan, ada 46 kelompok IKM, itu terbagi dalam tiga golongan, yakni golongan usaha kecil menengah sebanyak 15 IKM, golongan usaha menengah 9 IKM, dan sebanyak 22 IKM golongan usaha mikro atau rumah tangga.
“Ini untuk meningkatkan daya saing IKM di Bangkalan demi membentuk ekonomi kerakyatan. Jika sentra industri sudah selesai dibangun dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, Kami yakin akan lebih banyak menyerap tenaga kerja di Kabupaten Bangkalan,” Pungkasnya.
Sementara itu anggota Komisi B DPRD Bangkalan M Husni Syakur mengatakan, dengan adanya anggaran yang begitu fastastis tersebut, maka progrm dari Disprinaker khusunya pengembangan dan meningkatkan IKM harus jelas, sesuai dengan spirit Perda yang sudah ada.
“Kalau saja masih seperti yang dulu-dulu, membuat citra dan bisa dikatakan gagal lagi, maka pasti ada konsekuensi hukum. Selama ini tidak ada progresnya, ya walaupun sudah dikritik dan diberi masukan oleh teman-teman komisi. Banyak program yang tidak jelas dan tidak pernah terealisasi secara maksimal,” ujarnya dengan singkat. (Atep/Lim)
