BANGKALAN, Lingkarjatim.com – Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kabupaten Bangkalan menilai jumlah data penduduk yang diduga “bodong” bisa lebih banyak dari jumlah data yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) setempat.
Hal itu diungkapkan oleh Sekretaris AKD Bangkalan, Jayus Salam. Menurutnya, jika dilakukan pendataan secara real ke bawah, maka data “bodong” itu akan lebih banyak dari yang ada sekarang.
Seperti diketahui, hingga saat ini di Kabupaten Bangkalan terdapat sebanyak 101.935 data penduduk yang tidak mengalami pergerakan selama 10 tahun terakhir.
“Data fiktif itu akan lebih banyak dari data yang ada di dispenduk kalau benar-benar didata secara real,” ujarnya, Jumat (07/10/2022).
Untuk itu, Jayus meminta pemerintah dalam hal ini Dispendukcapil Bangkalan segera melakukan pendataan yang akurat dengan cara turun langsung ke bawah.
Sebab menurutnya, data penduduk “bodong” itu menjadi salah satu penghambat Bangkalan mencapai program jaminan kesehatan semesta atau Universal Health Coverge (UHC).
“Pemerintah dalam hal ini dispenduk seharusnya bekerjasama dengan pemerintah desa untuk melakukan pendataan,” katanya.
Dia menegaskan, mewakili kepala desa se Kabupaten Bangkalan, pemerintah desa siap mendukung proses pendataan tersebut, dengan catatan pendataan itu betul-betul dilakukan secara akurat.
“Kami harap pemkab bangkalan sesegera mungkin melakukan pendataan yang akurat dan melibatkan pemerintah desa. Pemerintah desa siap mendukung pendataan tersebut,” ucapnya. (Moh Iksan/Hasin)
