SUMENEP, Lingkarjatim.com – Sejumlah pemuda yang mengatasnamakan sebagai Aliansi Pemuda Petani Garam melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Sumenep), Jum’at (19/07).
Mereka menuntut pihak legislatif untuk mengawal kebijakan pemerintah perihal pertanian garam. Menurut mereka, kebijakan pemerintah dalam sektor impor garam telah merugikan pihak petani garam lokal, termasuk di wilayah Kabupaten Sumenep.
Menurut mereka, kebijakan pemerintah yang terkesan semena-mena mengeluarkan kebijakan impor garam telah mencekik petambak garam lokal. Pasalnya, harga garam impor dinilai lebih murah dibandingkan harga garam lokal.
Dengan demikian, mereka menyebut banyak sektor industri yang lebih memilih garam impor. Sehingga menyebabkan harga garam lokal anjlok dan tidak terserap.
“Hentikan impor garam, berikan kesejahteraan petani garam. Stop impor garam yang mengakibatkan harga garam lokal anjlok,” kata Koorlap aksi teraebut, Zainal Arif dalam orasinya.
Kata dia, kebijakan pemerintah yang membatasi produksi garam nasional dengan dalih peningkatan kualitas juga terkesan akal-akalan. Pasalnya, produksi garam nasional dinilai sudah mengikuti standard, termasuk penggunaan geomembran.
“Kembalikan stabilitas harga. Berikan subsidi kepada petani garam dalam bentuk pemberdayaan dan pembangunan kualitas produksi petani garam,” tuntutnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Sumenep, Herman Dali Kusuma yang secara langsung menemui massa aksi mengatakan, pihak legislatif sudah mengawal perihal garam itu. Pihaknya akan bersurat pada pemangku kebijakan perihal permasalahan teraebut.
Selain itu, pihak legislatif juga mengagendakan untuk memanggil pihak terkait, termasuk PT. Garam yang saat ini sudah kembali ngantor di Kalianget. “Iya, surat itu nanti kan jadi cikal bakal untuk menaikkan harga. Karena itu aspirasi rakyat,” katanya. (Lam/Lim)
