BANGKALAN, Lingkarjatim.com – Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Bangkalan (APMB) mendatangi kantor Bupati dan kantor DPRD Bangkalan, Senin (26/07/2021).
Kedatangan mereka untuk menyampaikan aspirasi penolakan perpanjangan PPKM hingga 02 Agustus 2021 yang sudah resmi diumumkan oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo tanggal 25 Juli 2021 kemarin.
Koordinator aksi, Munawwir mengatakan penolakan perpanjangan PPKM itu bukan tanpa alasan. Menurutnya, pembatasan yang diberlakukan selama ini belum menunjukkan hasil yang maksimal, mulai dari PSSB, PPKM mikro, PPKM darurat hingga PPKM level 4 yang saat ini sedang diterapkan.
Pihaknya menilai, kebijakan yang diterapkan selama ini cenderung tidak konsisten, padahal kebijakan tersebut sangat sensitif dan sangat berdampak pada sektor-sektor penting dalam kehidupan masyarakat.
“Seperti kita ketahui, akibat kebijakan-kebijakan itu, ekonomi masyarakat, pendidikan, kesehatan dan sektor-sektor lain menjadi lumpuh,” ujarnya.
Selain itu, kebijakan PPKM ini, kata dia, tidak diimbangi dengan bantuan-bantuan yang dapat meringankan beban masyarakat terdampak.
“Bantuan yang ada belum merata, bahkan di pedesaan tidak ada giat dari pemerintah desa sebagai kepanjangan tangan dari pemkab untuk melakukan penyisiran terhadap masyarakat yang terinfeksi virus covid-19,” katanya.
Dia juga menyebut, pemkab Bangkalan kurang berkoordinasi dan kontrol terhadap sektor dan lembaga terkait, bahkan cenderung disharmonisasi.
“Andaikan Bupati Bangkalan giat dalam melakukan pemetaan dan koordinasi yang massif dengan lembaga-lembaga terkait, maka Bangkalan tidak perlu menerapkan PPKM,” lanjutnya.