Menu

Mode Gelap

LINGKAR UTAMA · 31 Jan 2020 15:41 WIB ·

Temuan Baru Kasus Dugaan Pemalsuan Laporan Dana Desa


Temuan Baru Kasus Dugaan Pemalsuan Laporan Dana Desa Perbesar

MALU : BA Bendahara Desa Banjar Talela saat dilakukan press release di Mapolres Sampang.

SAMPANG, Lingkarjatim.com – Kepolisian Resor (Polres) Sampang terus mengembangkan kasus dugaan pemalsuan tanda tangan dan stempel dalam realisasi laporan penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (DD dan ADD) Desa Banjar Talela, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang Madura tahun 2018.

Terbaru, setelah menetapkan tersangka BA yang berstatus Bendahara Desa, aparat penegak hukum menyebutkan keterlibatan AZ (inisial) yang saat ini dalam pencarian oleh penyidik Tipikor Polres Sampang, AZ diketahui sebagai rekan tersangka BA saat menjadi Kepala Desa Banjar Talela lalu, dari hasil pemalsuan tersebut

“Tersangka dan Kades ini, melakukan modus pemalsuan dokumen realisasi Dana Desa fiktif, dengan nilai kurang lebih Rp.130 juta,” katanya.

“Saat ini dalam proses penyelidikan, artinya rekan tersangka BA masih dilakukan penyelidikan dan tetap akan ditangkap manakala sudah dinyatakan lengkap,” tegasnya.

Ia juga mengatakan bahwa tersangka BA sebagai Bendahara Desa telah membuat surat pertanggungjawaban Dana Desa untuk desa Banjar Talela, Kecamatan Camplong 2018, dimana dalam surat pertanggungjawaban tersebut dilampirkan nota toko material bangunan “Toko MJ” yang beralamatkan di Jalan raya Camplong, Kecamatan Camplong yang berstempel diduga dipalsukan.

“Ini diketahui oleh pemilik toko saat dirinya dimintai keterangan sebagai saksi terkait dugaan penyelewengan Dana Desa untuk Desa Banjar Talela tahun 2018 oleh pihak terkait,” jelasnya.

“Kemudian surat pertanggungjawaban itu oleh tersangka BA digunakan sebagai pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa untuk Desa Banjar Talela kepada pemerintah yang dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Inspektorat,” timpalnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa atas perbuatannya tersangka BA disangkakan pasal 263 ayat 1 dan 2 KUHP dengan ancaman pidana selama-lamanya 6 tahun penjara.

(Abdul Wahed)

Facebook Comments Box
Artikel ini telah dibaca 1 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

PWI Sidoarjo Gelar Resepsi dan Talkshow dalam Rangka HPN 2024

29 May 2024 - 17:21 WIB

Dinas Pertanian Anggarkan 2 M Lebih Hibah Hand Traktor untuk Poktan di Bangkalan, Ini Syarat dan Ketentuan Jika Ingin Mengajukannya

29 May 2024 - 08:09 WIB

Jadi Temuan BPK Sehingga Biaya Pemasangan Listrik Pasar KLD Dibebankan ke Pedagang, Aktivis Senior: Lah Iya Itu Lucu

28 May 2024 - 20:27 WIB

Polemik Pemasangan Listrik Berlanjut, Kepala Pasar Ki Lemah Duwur Bangkalan : Sesuai Perintah Dinas

28 May 2024 - 20:14 WIB

FKIS Gelar Workshop Program Studi Ekonomi Syariah Se-Jawa Timur

28 May 2024 - 18:14 WIB

Rekruitmen PPS Dinilai Bermasalah, Ada Mantan Caleg Lolos Seleksi

26 May 2024 - 12:50 WIB

Trending di LINGKAR UTAMA