Pak Petok dengan hasil kreativitasnya berupa bakul bambu pesanan warga setempat. Meskipun cacat fisik dia tetap semangat berkarya
SAMPANG, Lingkarjatim.com – Meski keterbatasan fisik, pria tunadaksa yang akrab disapa Pak Petok (72) warga Dusun Talelah, Desa Banjar Talelah, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang, Tetap menjadi tulang punggung keluaga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Namun ditengah keterbatasannya ia belum tersentuh bantuan pemerintah seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS).
Dalam kesahariannya Pak Petok mampu membuat maksimal dua buah bakul dan keranjang anyaman dari bahan baku bambu. Keterampilannya itu didapat dengan cara otodidak dan berawal dari coba-coba.
“Dalam sehari itu cuma satu, bisa dua kalau dipaksakan. Yang pesan itu warga setempat, pesanan warga kadang hanya pesan satu atau dua saja. Kalau tidak pesan ya tidak produksi,” tuturnya, Selasa (3/7/2018).
Pendapatan dari keterampilan anyaman bambu bervariatif, sesuai dengan ukuran yang dipesan masyarakat, yaitu mulai harga Rp 5000 hingga Rp 25000.
Selain itu, untuk bahan baku bambu yang dibutuhkannya ia pesan dari sanak familinya.
“Hasil penjualan bakul itu untuk kebutuhan sehari-hari, yaitu untuk adik dan istri saya yang masih setia menemani puluhan tahun meski sudah sakit-sakitan,” ucapnya.
Sementara aktivis Jaringan Kawal Jawa Timur (Jaka Jatim) korda Sampang, Siti Farida saat mengunjungi rumah pak Petok mengungkapkan, dengan keterbatasan fisiknya, semua hak-haknya seperti hak kependudukan tidak ia rasakan.
Tidak hanya itu, sejumlah bantuan dari Pemerintah juga tidak pernah dicicipi selama puluhan tahun.
“Pak Petok tidak punya e-KTP, bantuan seperti PKH, KIS, dan Bansos tunadaksa serta permodalan dengan keterampilan yang dimiliki untuk mengembangkan usahanya juga tidak pernah dirasakan. Memang selama ini Pak Petok hanya sekadar menerima rastra saja,” kata Farida saat mendatangi kediaman Pak Petok.
Dengan keterbatasan fisiknya, Pak Petok tak sanggup pergi ke Kantor Kecamatan untuk mengurus administrasi kependudukan, akibatnya Pak Petok tidak punya e-KTP.
“Seharusnya pemerintah itu jemput bola, dong. Ini lagi, seperti Dinas Sosial, Koperasi juga tidak peduli terhadap kondisi Pak Petok,” kata Farida.
Seharusnya kata dia, Pak Petok dibantu permodalannya ataupun alat-alat yang dibutuhkan, agar usahanya lebih mudah.
Mirisnya lanjut Farida, Pemerintah Desa maupun Kecamatan yang sudah mengatahui akan kondisi Pak Petok tetap acuh terhadap kondisinya.
“Mereka tidak sanggup menjadi penyambung lidah ke Pemkab Sampang,” terangnya. (Hol/Atep/Lim)
