SURABAYA, Lingkarjatim.com – Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Timur sangat mengapresiasi atas dilaksanakannya agenda Pembekalan Fasilitator sekolah laut yang akan berlangsung pada 16-21 Juli 2017 di Surabaya.
“Kami ucapkan terima kasih dan apresiasi kepada BNPB yang telah menginisiasi kegiatan Sekolah laut dan sekolah sungai yang merupakan bagian dari upaya pengurangan resiko bencana,” Ungkapnya saat menyampaikan sambutan di acara “Pembekalan Fasilitator Sekolah Laut; Gerakan Pengurangan Resiko Bencana” di gedung Nascdes kampus ITS Surabaya, Senin (17/07/2017).
Di hadapan para peserta sekolah laut yang merupakan delegasi dari seluruh Provinsi di Indonesia, Sudarmawan berharap mereka bisa mengikuti pembekalan sekolah laut dengan serius, sehingga peserta mampu mengimplementasikan dengan baik. “Saya harap acara ini dapat diikuti dengan sungguh-sungguh agar implementasi sekolah laut dapat terlaksana dengan maksimal,” Tuturnya.
Ia menambahkan, setelah BNPB menginisiasi acara sekolah tersebut, maka Provinsi ataupun Kabupaten/Kota nanti bisa mengembangkan dan mengintegrasikan program kegiatannya dengan BNPB. Sedangkan BPBD Jatim menurutnya sudah membentuk 205 desa tangguh.
“Kami sudah punya 205 desa tangguh, itu nanti kita akan diskusikan ada dua opsi. Pertama sekolah itu bagian dari desa tangguh atau desa tangguh bagian dari sekolah. Saat ini berjalan parallel saling menguatkan,” Imbuhnya.
Disamping itu ia menjelaskan pada masa yang akan datang tantangan terhadap pelaksanaan tugas penanggulangan bencana akan semakin berat, mengingat bencana yang terjadi tiap tahun mengalami peningkatan.
“Berdasarkan data tahun 2016, dari 2.384 bencana di Indonesia, sekitar 386 bencana terjadi di Jatim, yang mana itu didominasi oleh bencana hidrometeorologi yakni banjir, tanah longsor dan angin puting beliung. Itu mengalami peningkatan 32% dibanding tahun 2015 yaitu 287 bencana,” Ujar Mantan Sekretaris Daerah Bangkalan itu.
Untuk itu, upaya yang telah dilakukan BPBD Provinsi Jatim untuk menurunkan indeks resiko bencana alam diantaranya, penyelarasan perencanaan penanggulangan bencana antara Provinsi dan Kabupaten, Implementasi peraturan perundangan-undangan beserta turunannya, kerjasama dengan perguruan tinggi melalui KKN Tematik dan pembagian peran antar lintas pemerintahan.
Sementara itu, Direktur Pengurangan Resiko Bencana BNPB Lilik Kurniawan menjelaskan, acara tersebut dilaksakan karena meningkatnya bencana hidrometeorologi dari 2015 sampai 2016 mendominasi hingga 90%. BNPB menargetkan diwaktu mendatang bisa terbentuk 1.000 orang pegiat laut. (sul/lim)