BANGKALAN, LingkarJatim.com – Sebanyak 10 desa di Kabupaten Bangkalan belum menyelesaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) hingga triwulan pertama tahun 2017. Akibatnya, ADD dan DD belum bisa dicairkan. Tak pelak, Kmisi A DPRD Bangkalan langsung memanggil camat se Kab Bangkalan, kemarin.
Pemanggilan komisi A DPRD Bangkalan terhadap semua camat tersebut untuk mempertanyakan kendala tidak cairnya ADD dan DD hingga memasukan triwulan ini. Komisi A juga memanggail Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD).
Menurut Salman, Camat Tanah Merah, pemanggilan camat oleh anggota dewan ini untuk berkordinasi terkait beberapa hal dan kondisi di daerah. Salah satunya tentang tidak cairnya ADD dan DD. “Dari total 273 Desa, hanya tersisa sepuluh desa saja yang belum merampungkan SPJ kegiatan TA. 2016 dan RAPBDes 2017. Dari sepuluh desa ini sedang dalam tahap perbaikan dan masih dalam proses penyempurnaan pelaporan kegiatan serta pembuatan RAPBDes,” katanya saat agenda hearing diruang Komisi A DPRD Bangkalan.
Sementara itu Mulyanto Dahlan, Pelaksana Teknis (Plt) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) mengungkapkan kendala tekhnis belum selesainya pembuatan RAPBDes dan SPJ dari beberapa desa.
“Belum selesainya SPJ hingga saat ini karena ada dua faktor. Pertama yaitu faktor salah penghitungan pajak, kedua, sering digantinya operator desa, kerapkali menjadi kendala utama menyelesaikan SPJ dan RAPBDes selama ini,” jelasnya dihadapan anggota Dewan Komisi A.
Sementara itu, Fadhur Rosi anggota Komisi A DPRD Bangkalan, menganggap perlu adanya keterbukaan publik sesuai dengan UU nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dalam perencanaan maupun pelaksanaan APBDes.
“Saya sarankan pada setiap desa untuk memasang banner yang berisi pengumuman atau pemberitahuan Rencana Anggaran Pembangunan Desa dan palaksanaannya ditempat yang mudah dibaca oleh masyarakat desa setempat,” pintanya dengan nada tegas.
Atas permintaan tersebut, seluruh camat dan kepala DPMD menyambut baik dan bertekat untuk melaksanakannya. (nir)
