Soekarwo Irit Bicara Soal 12 Kepala Daerah di Jatim Terjerat Korupsi

Gubernur Jatim Soekarwo

SURABAYA, Lingkarjatim.com – Gubernur Jawa Timur Soekarwo irit bicara terkait 12 kepala daerah di wilayahnya yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus suap dan gratifikasi sejak dua tahun terakhir ini. Pria yang akrab disapa Pakde Karwo menganggap banyaknya kepala daerah yang terjerat kasus korupsi sebagai anomali.

“Ini anomali. Padahal kurang lebih 30 persen pelayanan publik nasional itu paling bagus di Jatim. Tapi OTTnya juga banyak,” kata Pakde Karwo, Rabu (17/10).

Orang nomor satu di Pemprov Jatim juga enggan menjawab saat disinggung apakah situasi tersebut menimbulkan kesan buruk setahun jelang dirinya purna tugas sebagai Gubernur Jatim. Ia hanya mengatakan bahwa kasus yang menimpa belasan kepala daerah tersebut karena menyangkut buruk dan baiknya integritas masing-masing individu.

“Ini bukan soal kesan buruk atau beban, tapi karena buruknya integritas person. Jadi bukan menjadi beban saya malu, tapi mengapa antara satu kegiatan IT Mekanik (pelayanan), di non IT-nya hati kemudian sangat antagonistis. Padahal hampir semua sistem dan pelayanan publiknya jago semua, tapi ini tidak berimbas pada kinerjanya,” katanya.

Pakde Karwo mengaku sulit untuk mencegah seseorang berprilaku baik. Karena ini tegantung hati pada masing-masing orang. Oleh karena itu, Pakde Karwo akan mengundang tiga psikolog untuk melakukan penelitian mengapa di Jatim yang pertumbuhan ekonomi dan demografinya bagus, namun banyak OTT terkait korupsi.

“Saya kan tidak bisa mempengaruhi hatinya orang satu per satu. Karena itu saya akan mengundang psikolog untuk mengetes kejujuran, juga untuk melakukan penelitian, akan dicek sebaiknya menjadi kepala daerah dan DPR itu seperti apa,” ujarnya.

Pakde Karwo berkali-kali menyayangkan karena sebagian besar kepala daerah yang ditangkap KPK, pertumbuhan ekonomi, demografi, dan sistem pelayanan publiknya bagus. Namun, kata dia, semua itu tidak berimbas pada integritas para kepala daerah.

“Sekali lagi ini terkait integritas, karena itu mengurusinya bagaimana sekarang saya minta bantuan ahli-ahli untuk melakukan penelitian. Jadi problemnya ada di moral masing-masing, yang harus dibentuk sejak dini,” kata birokrat dan politisi itu. (Mal/Lim)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here