SAMPANG, Lingkarjatim.com – Menjelang pelaksanaan program kegiatan untuk 942 Kelompok Masyarakat (Pokmas) di Kabupaten Sampang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat terus mematangkan rapat kemitraan dengan UPT Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim di Sampang.
Alih-alih ingin membahas tentang rancangan pengawasan terhadap ratusan program kegiatan tersebut, Kepala UPT Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim di Sampang nyatanya manggir dari panggilan para wakil rakyat di kursi legislatif Kota Bahari tersebut.
Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Komisi III DPRD Kabupaten Sampang, Abdurrohim, pihaknya mengaku kecewa karena orang nomor satu di UPT Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim di Sampang tidak menghadiri panggilan yang dilakukan pihaknya.
“Tadi hanya diwakilkan, alasannya sedang mengikuti rapat kedinasan di Surabaya,” katanya.
Padahal, dalam pemanggilan tersebut bertujuan untuk menanyakan terkait realisasi Pokmas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja (P-APBD) Pemprov Jatim tahun 2020 di Kabupaten Sampang yang mencapai 942 titik lokasi pengerjaan.
“Ini kami dilakukan sebagai dasar untuk melakukan pengawasan dan monitoring terkait realisasinya, agar program tersebut tepat sasaran, nyatanya tidak dihadiri oleh dinas terkait,” geramnya.
“Kami akan mengirim surat resmi kembali untuk menghadirkan kepala UPT terkait, Sehingga dalam proses pengawasan dan monitoring dapat berjalan dengan optimal,” tukasnya.
Sementara itu, Kepala Pembantu UPT Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur di Sampang Moh. Haris berdalih ketidak hadiran pihaknya dalam panggilan DPRD Kabupaten Sampang dikarenakan sedang dalam rapat kedinasan.
“Bukannya tidak mau hadir, saya sedang ada rapat dinas di Surabaya untuk program kegiatan 2021,” katanya melalui jaringan selluler pribadinya.
Saat ditanya, terkait data Pokmas tersebut pihaknya menuturkan data mulai dari 2019 dan 2020 reguler sudah diserahkan pada dua minggu yang lalu, dan itu merupkan tindak lanjut dari pertemuan pertama. Tetapi, kalau data realisasi, pihaknya tidak bisa memberikan. Sebab, belum Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
“Tidak bisa berikan data sebelum NPHD, tetapi data mentahnya yang 2020 sudah saya kasih,” tambahnya. (Abdul Wahed)
