Soal Kebijakan Diskriminatif Gender, Gus Ipul Sebut Sekda Aneh 

Ilustrasi

SURABAYA, Lingkarjatim.com – Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf alias Gus Ipul menyatakan tidak ada kebijakan diskriminatif terhadap perempuan di wilayahnya. Pernyataan Orang nomor dua di Pemprov Jatim ini membantah pernyataan Sekda Prov Jatim Sukardi yang berencana akan membatasi perekrutan PNS perempuan di lingkungan Pemprov Jatim pada tahun 2018.

“Belum pernah ada kebijakan dalam bentuk apapun yang dikeluarkan pemerintah provinsi Jatim yang bersifat diskriminatif. Karena itu, saya merasa perlu meluruskan masalah ini,” kata Gus Ipul, dikonfirmasi, Sabtu (23/12).

Gus Ipul mengaku kaget dengan peryataan Sukardi yang bakal membatasi kouta PNS perempuan di Pemprov Jatim. Sebab, kata Gus Ipul, sepanjang yang ia tahu belum pernah ada pembahasan kebijakan perihal tersebut.

Gus Ipul menyayangkan pernyataan Sukardi. Sebab hal itu berpotensi menimbulkan kegadugan bila tidak diluruskan. Pada prinsipnya, kata Gus Ipul, setiap rekrutmen PNS harus tetap didasarkan pada kualifikasi yang mengacu pada ketentuan.

“Jangan sampai kualifikasi tersebut sampai terjadi bias gender. Jadi agak aneh kalau ada tenaga yang memiliki kompetensi tapi dibatasi partisipasinya dalam kegiatan pemerintahan hanya karena faktor gender,” ujarnya.

Apapun alasannya, lanjut Gus Ipul, tidak ada kebijakan diskriminatif terhadap gender. Sebab, pengangkatan dan penempatan CPNS harus berdasar proporsionalitas.

“Nah pada bagian ini pertimbangan proporsionalitas tidak didasarkan pendekatan gender. Jadi, saya kira ada yang salah dengan pernyataan Pak Sekda. Secara prinsip, tidak boleh ada kebijakan diskriminatif. Malah sesuai ketentuan, harusnya setiap kebijalan dapat memberi kesempatan kepada perempuan untuk berkiprah,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Pemprov Jatim akan membatasi kuota CPNS saat rekrutmen pegawai PNS pada 2018 mendatang. Secara proporsional, jumlah perempuan yang akan direkrut akan dibatasi.

“Kami telah merencanakan pembatasan jumlah perempuan dalam rekrutmen CPNS 2018 besok. Kami ingin semua pegawai nanti berbasis kinerja dan Skill mumpuni,” kata Sekdaprov Jatim Sukardi.

Alasan Sukardi, pegawai perempuan ada kecenderungan sering cuti kerja dan berhalangan saat mereka hamil. Selama tiga bulan mereka harus cuti. Bahkan tidak hanya itu, masa-masa hamil juga membatasi ruang gerak paraperempuan untuk meningkatkan kinerja mereka.

“Kami sedang pikirkan rencana pembatasan itu. Bukan berarti kami melanggar hak setiap warga untuk menjadi PNS,” kata Sukardi. (Mal/Lim)

Leave a Comment