SURABAYA, Lingkarjatim.com – Gubernur Jatim, Soekarwo menyentil Kemendikbud akibat ingin menerapkan Full Day School (FDS). Sebelumnya gagasan FDS sudah banyak dapat penolakan dari masyarakat Indonesia khususnya kaum Nahdliyin, karena setiap daerah dianggap mempunyai kebudayaan berbeda.
Secara tegas Dia minta program Full Day School yang digagas Mendikbud agar pelaksanaannya ditunda atau tidak diterapkan. Hal tersebut dilakukan atas aspirasi para ulama di Jatim.
“Basis terhadap spritual dan moralitas ini jangan diganggu. Justru kami pertahankan diniyah salafiyah, ini khas Jawa Timur,” Ujarnya saat mengukuhkan pengurus Komisi Nasional Pendidikan Wilayah Provinsi Jawa Timur periode 2017-2020 di Ruang Bhinaloka Adhikara Kantor Gubernur Jl. Pahlawan No 110 Surabaya, Kamis (13/07/2017).
Pakde Karwo, sapaan akrabnya juga menyampaikan tentang uniknya pendidikan di Jatim. Menurutnya, peta pendidikan di Jatim sangatlah luas tidak sama dengan provinsi lain di Indonesia. Menurutnya, Jatim memiliki SD/Madrasah Ibtidaiyah (MI), SMP/Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan SMA/SMK/Madrasah Aliyah (MA) yang harus diperjuangkan. Selain itu terangnya, Jatim juga memiliki Madrasah Diniyah (Madin) yang sangat besar. “Perpaduan metode ilmu pengetahuan dan sentuhan agama dari kiai menjadi ciri khas Jatim,” Imbuhnya.
Pakde Karwo juga menjelaskan, pihaknya fokus meningkatkan daya saing industri dengan cara menambah persentase pendidikan vokasional. Saat ini katanya, rasio SMA dengan SMK di Jatim masih 35% : 65%. “Rasio idealnya itu, 30% untuk SMA dan 70% untuk SMK”, Tuturnya.
Pada Tahun 2015 menurutnya, Jatim telah melakukan moratorium pendirian SMA baru dan memaksimalkan peran SMK guna memenuhi standar tenaga kerja yang dibutuhkan di pasar industri.
“Kami juga mendirikan SMK Mini atau BLK Plus yang mendidik selama enam bulan dengan ilmu keahlian sesuai kebutuhan pasar dan memiliki standar internasional,” Pungkasnya. (sul/lim)