SURABAYA, Lingkarjatim.com – Mahkamah Agung (MA) RI telah memutuskan menolak permohonan kasasi dari pemohon Dinas Perhubungan (Dishub) kota Surabaya. Putusan itu tertuang dalam surat pemberitahuan putusan MA RI No 05/G/KI/2018/PTUN.SBY.jo.NO. 161 K/TUN/KI/2019.
Surat yang ditandatangani panitera Ach. Suaidi itu berisi beberapa putusan Mengadili berbunyi: 1. Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi Dinas Perhubungan Kota Surabaya. 2. Menghukum pemohon kasasi dengan membayar biaya perkara sebesar Rp500.000,.
Selain kalah di MA, Dishub Surabaya sebelumnya juga kalah ketika melakukan banding ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jawa Timur melawan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Jaringan Kawal Jawa Timur (Jaka Jatim).
Amar putusan yang di bacakan oleh hakim ketua di PTUN pada tanggal (31/10/2018) mengabulkan permohonan dari LSM Jaka Jatim atas permohonan data informasi publik kepada Dishub kota Surabaya.
Menanggapi hal itu Direktur LSM Jaka Jatim, Mathur Husyairi masih menunggu dari pihak Dishub dan kuasa hukumnya apakah mau mengajukan kasasi atau tidak.
“Kita tunggu saja, apakah pihak dishub mau mengajukan kasasi, karena mereka memiliki waktu 14 hari sejak putusan dibacakan,” kata Mathur, Senin (8/7/2019).
Jika memang pemkot Surabaya punya komitmen yang tinggi terhadap transparansi dan keterbukaan informasi publik, lebih baik patuhi dan laksanakan putusan KI Jatim yang dikuatkan oleh putusan TUN.
“Karena pengalaman kami selama bersengketa dengan Pemprov Jatim hingga kasasi, sudah kami menangkan karena Mahkamah Agung (MA) sangat jarang membatalkan putusan komisi informasi,” kata Mathur sambil lalu memberikan saran.
Tak ayal mantan Bawaslu Bangkalan itu mencurigai Pemkot Surabaya merasa ketakutan ketika persoalan parkir pinggir jalan di minta secara detail. Seperti juru parkir, kepala pelataran, tanda terima dari juru parkir ke Katar, tanda terima setoran dari Katar ke dishub dan setoran Dishub ke Dispenda.
“Nah, setoran dari Dishub ke Dispenda yang menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Surabaya,” imbuhnya.
Permohonan informasi publik kepada Dishub kota Surabaya ada tujuh poin, Pertama, jumlah juru parkir dengan tanda pengenal di tepi jalan umum yang terdata di Dishub Kota Surabaya.
Kedua, jumlah peralatan (katar) yang bertugas dan apa saja tugas pokok, fungsi dan kewajibannya. Ketiga, asal sumber pendapatan retribusi parkir di bulan Juli 2017 senilai Rp. 1.717.128.450 yang tertera di publikasi secara online.
Keempat, proses dan tahapan penyetoran hasil retribusi tepi raya umum dari juru parkir kepada konsumen/pengendara dengan tanda bukti pungutan yang digunakan oleh Dinas Perhubungan ke juru parkir.
Kelima, sistem penerimaan retribusi parkir oleh Dinas Perhubungan dari juru parkir, berapa yang disetor ke Dinas Perhubungan dan berapa yang diterima oleh juru parkir.
Keenam, kapan terakhir Dinas Perhubungan melakukan pendataan terhadap juru parkir tepi jalan umum, sehingga data yang disajikan di dalam web dishub.surabaya.go.id hanya 103 titik parkir. Padahal secara kasat mata hampir setiap toko, warung makan, restoran tempat hiburan dan sudut kota selalu ada juru parkir.
Ketujuh, bagaimana eksistensi juru parkir yang belum terdata oleh Dinas Perhubungan apakah menyetor hasil retribusi tepi jalan umum dan bagaimana mekanisme yang dilakukan. (Mal/Lim)
