Selama 10 Bulan Baru 245 Orang yang Mengurus Akta Kematian

Kasi Perubahan Status Anak, Kewarganegaraan dan kematian Dispendukcapil Bangkalan, Rakhmat.

BANGKALAN, Lingkarjatim.com- Sampai tahun 2018 data kematian penduduk di kabupaten Bangkalan masih sangat rendah. Walaupun sudah ada ketentuan penegasan bahwa setiap peristiwa kependudukan wajib dilaporkan oleh penduduk, khususnya pencatatan kematian.

Hal itu berdasarkan data pencatatan akta kematian sejak 01 Januari 2018 sampai 12 Oktober 2018. Dari data tersebut hanya ada 245 orang yang mengurus akta Kematian.

Kasi Perubahan Status Anak, Kewarganegaraan dan Kematian, Rakhmat mengatakan, masyarakat masih belum menyadari atas pentingnya dokumen seperti akta Kematian.

“Iya masih belum ada kesadaran dari masyarakat untuk melaporkan keluarganya yang sudah meninggal,” terangnya. Jumat (12/10/2018)

Menurut Rakhmat, data tersebut sangat timpang dengan permohonan akta kelahiran, sebab saat ini akta kelahiran sudah hampir mencapai 100%.

“Sementara akta Kematian ini setiap hari masih sedikit, kalau ada ya satu sampai lima orang, itupun kalau ada,” katanya.

Saat ini masyarakat masih belum mengetahui manfaat akta Kematian. Salah satu manfaat mengurus akta Kematian adalah bisa mengklaim asuransi ketika keluarganya meninggal.

Setelah itu lanjut Rakhmat, untuk keperluan ahli waris dan melamar sebagai Polri-TNI. Sebab, ada kasusnya ketika pelamar hanya menyertakan surat kuning dari Kepala Desa itu ditolak.

“Harus menunjukkan akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil, dan untuk pegawai itu wajib membuat akta Kematian,” terangnya.

Bahkan ujar Rakhmat, dalam rangka penyajian data yang akurat dan valid salah satunya tertib dalam laporan kematian.

Pihaknya mengaku akan lebih semangat lagi dalam mensosialisasikan pentingnya laporan kematian kepada masyarakat.

Bagi masyarakat yang tidak memahami bisa melalui perangkat Desa yang memang bertugas melayani masyarakatnya untuk melaporkan jika ada warganya yang meninggal dunia.

“Hal itu bisa untuk berbagai manfaat, baik publik, perencanaan pembangunan, pembangunan demokrasi serta penegakan hukum,” pungkasnya. (Zan/Atep/Lim)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here