SUMENEP, Lingkarjatim.com – Sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak hadir saat paripurna jawaban fraksi-fraksi terhadap pendapat bupati atas raperda usul prakarsa DPRD Sumenep tahun 2019 di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep, Jum’at (13/12).
Melihat hal tersebut, pimpinan DPRD Sumenep protes. Pimpinan DPRD Sumenep meminta jajaran eksekutif yang tidak hadir itu bisa menjadi perhatian, khususnya bagi Wakil Bupati Sumenep yang mewakili Bupati Sumenep di paripurna itu.
“Mohon perhatian Pak Wabub, ini banyak pimpinan OPD yang tidak hadir. Padahal ini paripurna yang sangat penting,” kata Ketua DPRD Sumenep, A. Hamid Ali Munir.
Sementara itu, Wakil Bupati Sumenep, Ahmad Fauzi menanggapi santai apa yang menjadi protes Pimpinan DPRD itu. Fauzi meminta agar Pimpinan DPRD bersurat secara resmi ke Bupati Sumenep.
“Saya sudah sampaikan tadi agar bersurat kepada Bupati. Agar OPD lebih rajin,” kata Fauzi saat hendak keluar dari Kantor DPRD Sumenep.
Politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan itu mengatakan, nantinya, OPD yang sering tidak hadir di rapat paripurna akan di evaluasi. “Nanti kita evaluasi lah teman-teman,” katanya.
Ketidak hadiran sejumlah pimpinan OPD itupun akan menjadi perhatian bagi Fauzi. Hanya saja, dia tetap minta DPRD Sumenep bersurat secara resmi terkait protes yang dilakukan itu.
“Tadi kan baru kita dengar sendiri teguran Ketua DPRD. Artinya nanti kita akan sampaikan ke OPD-OPD,” tambah suami Nia Kurnia itu.
Dia juga tidak menampik, banyak OPD yang memang tidak hadir ke Paripurna penyampaian pemandangan umum tentang raperda pengelolaan aset daerah dan ketenaga kerjaan itu. Diapun mengaku tidak tau alasan sejumlah OPD tidak hadir.
“Biasanya kan selama ini ada yang mewakili. Biasanya Kabid, Kasi. Memang hari ini nampaknya banyak yang tidak hadir, apa kurang sehat semua saya kurang paham juga,” tegas Fauzi.
Selain sejumlah OPD, sejumlah anggota DPRD Sumenep sendiri tidak hadir. Laporan Sekretaris DPRD Sumenep, Sustono, setidaknya ada 19 dari 50 anggota DPRD Sumenep yang tidak hadir. Mereka yang tidak hadir, sembilan anggota izin, sakit dua anggota, tanpa keterangan delapan anggota. (Abdus Salam)