Demo ribuan buruh rokok di Surabaya
SURABAYA, Lingkarjatim.com – Rencana pemerintah menaikkan harga cukai rokok pada 2019 mendapat reaksi keras dari ribuan buruh industri tembakau di Jawa Timur. Kenaikan cukai rokok ini dianggap tidak rasional dan membebani industri rokok.
“Kami di sini butuh makan, kami butuh uang untuk menghidupi keluarga kami. Tolong jangan naikkan harga cukai, hanya karena kepentingan politis,” kata Ketua Pengurus FSP RTMM-SPSI Daerah Jatim, Purnomo, dalam orasinya saat aksi damai di kantor Gubernur Jatim, Jalan Pahlawan, Surabaya, Kamis (1/11).
Ribuan demonstran dari Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM-SPSI) itu didominasi perempuan. Mereka menyampaikan permohonannya kepada pemerintah agar tidak menaikkan tarif cukai dan harga jual eceran rokok yang terlampau tinggi pada tahun 2019.
“Kami khawatir jika ada kenaikan tarif cukai rokok, berdampak pada semakin melemahnya industri hasil tembakau nasional yang terus menerus mengalami penurunan. Belum lagi pekerja terancam pemutusan hubungan kerja (PHK),” ujarnya.
Oleh karena itu, Purnomo berharap kepada Gubernur Jatim Soekarwo melindungi nasib para pekerja tembakau rokok pengrajin rokok. Sebab, mereka menghidupi keluarganya hasil sebagai pekerja di industri rokok. “Hasil tembakau merupakan sawah ladang mata pencaharian bagi ratusan ribu anggota kami,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Umum FSP RTMM-SPSI, Sudarto, mengatakan akibat kenaikan tarif cukai yang cukup tinggi di atas inflasi beberapa tahun terakhir, banyak pekerja rokok yang terpaksa dirumahkan atau PHK.
PP FSP RTMM-SPSI mencatat, pada 2010 lalu, jumlah pekerja yang tergabung dalam organisasinya sebanyak 235.240. Lima tahun kemudian atau pada 2015, jumlah anggotanya turun menjadi 209.320 orang. Penurunan terus terjadi pada 2017 lalu, yakni menjadi 178.624 orang. Itu artinya, selama 8 tahun terakhir, pekerja rokok yang kehilang pekerjaan sebanyak 56.616 orang.
“Maka itu, kami berharap bapak Soekarwo selaku Gubernur Jatim dapat membantu menyuarakan suara kami kepada Pemerintah Pusat,” kata Sudarto. (Mal/Lim)
