Realisasi Prona Masih 33%, Legislatif Pertanyakan Kinerja BPN/ATR Bangkalan

Plt Kasubag Umum BPN/ATR Bangkalan Purbowicaksono

BANGKALAN, Lingkarjatim.com – Memasuki akhir triwulan ketiga Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) di Kabupaten Bangkalan masih teralisasi sebesar 33%. Padahal seharusnya saat ini realisasi Prona sudah lebih dari 50%.

Pada tahun 2017 ini Badan Pertanahan Nasional atau Agraria Tata Ruang (BPN/ATR) Kabupaten Bangkalan menyediakan Prona sebesar 22 ribu bidang tanah secara gratis.

Pihak BPN/ATR Bangkalan berdalih minimnya capaian realisasi disebabkan karena banyak masyarakat yang belum menyetorkan berkas administrasi.

“Administrasi itu kan yang mengurus adalah Kepala Desa secara kolektif, nah sampai saat ini banyak yang belum menyetor,” ujar Plt Kasubag Umum BPN/ATR Bangkalan Purbowicaksono, Rabu (27/09/2017).

Namun, meskipun capaian realisiasi masih minim, pihaknya tetap optimis bisa merealisasikan Prona sepenuhnya sampai mencapai 100%. Untuk itu kedepan, ia akan terus bekerja keras untuk memenuhi target itu.

“Ini wajib target harus tercapai 100%, karena jika tidak kita akan mengalami pengurangan nilai. Dan resikonya sisa anggaran akan dikembalikan ke kas negara,” imbuhnya.

Disinggung soal maraknya isu Pungutan Liar (Pungli) dalam proyek Prona, ia mengaku tidak tahu dan tidak mau tahu dengan isu tersebut. Yang jelas dari BPN/ATR sendiri masyarakat sudah di gratiskan.

“Jika ada Kepala Desa yang melakukan Pungli saya tidak mau tahu. Saya hanya ingin lembaga BPN bersih. Kita juga tidak dapat jatah uang pungli itu kok,” pungkasnya.

Menanggapi hal itu Anggota Komisi A DPRD Bangkalan, Fadhur Rosi mempertanyakan kinerja dari BPN/ATR Bangkalan mengelola Prona di Kabupaten Bangkalan.

“Jika sampai bulan September ini saja capaian Prona masih sekitar 30 persen, saya tidak yakin bisa memenuhi target nantinya,” ujarnya.

Ia juga menyayangkan sikap mitra kerjanya tersebut yang tidak pernah terbuka jika ada masalah dengan pendistribusian sertipikat tanah.

“Dulu, alasan dari BPN katanya kekurangan tenaga pengukur di lapangan. Prona ini merupakan program pusat yang harus tersalurkan ke masyarakat. Tapi kenapa ketika ada masalah seperti ini terjadi miss komunikasi dengan kita. Ini yang perlu dipertanyakan. Nantilah kami akan tindak lanjuti masalah ini,” pungkasnya. (Zan/Lim)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here