Menu

Mode Gelap

LINGKAR UTAMA · 1 Jun 2017 04:53 WIB ·

Raih Opini WTP 6 Tahun Beruntun, Tapi Sertifikasi Tanah Asset Pemprov Jatim baru 35 Persen


Raih Opini WTP 6 Tahun Beruntun, Tapi Sertifikasi Tanah Asset Pemprov Jatim baru 35 Persen Perbesar

Foto : (tiga dari kiri) Achsanul Qosasi, Soekarwo, dan Halim Iskandar, usai penyerahan penghargaan Opini WTP di Gedung DPRD Jatim

SURABAYA, Lingkarjatim.com – Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) kembali meraih opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK RI (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia) ke Enam kalinya secara beruntun selama Enam Tahun. Raihan tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan laporan keuangan Pemprov Jatim Tahun Anggaran 2016 yang diserahkan langsung oleh Anggota III BPK RI, Achsanul Qosasih kepada Pimpinan Sidang (DPRD) dan Gubernur Jawa Timur pada acara Sidang Paripurna Istimewa di Gedung DPRD Prov. Jatim, Jl. Indrapura Surabaya, Rabu (31/5/2017).

Usai acara penyerahan tersebut Gubernur Jatim Soekarwo menyambut baik penghargaan yang diberikan, Dia juga mengucapkan terima kasih kepada BPK yang telah membimbing sehingga bisa menciptakan pengelolaan keuangan dengan baik.

“Saya ucapkan terima kasih kepada BPK yang telah memeriksa keuangan Pemprov Jatim, dan juga membimbing agar pengelolaan keuangan menjadi baik serta tidak melakukan kesalahan lagi. Karena itu saran agar pihaknya menggunakan system akrual basis dalam pengelolaan langsung direspon positif dengan menerapkannya mulai tahun 2015,” Katanya.

Diakuinya, penerapan akrual basis dalam pengelolaan keuangan memudahkan jajaran bagian keuangan dalam menyusun dan membuat pelaporan walaupun pada awalnya mengalami kesulitan.

“Karena tadinya membuat empat pelaporan menjadi tujuh pelaporan. Memang saat ini masih belum betul semua karena masih ada beberapa kekurangan yang harus kami benahi,” ujarnya.

Pria yang juga menjabat Ketua DPD Partai Demokrat Jatim ini mengatakan, yang lebih krusial dilakukan pemprov adalah perbaikan administrasinya terutama untuk asset-aset Pemprov. Jatim. Saat ini pengelolaan asset sudah mulai tertib dan dimasukkan dalam laporan. Untuk asset yang berupa tanah, pihaknya telah bekerjasama dengan BPN untuk proses sertifikasinya, meski belum lengkap.

“Untuk sertifikasi tanah asset Pemprov Jatim, baru mencapai 35% dari jumlah asset yang ada. Jadi masih banyak tanah yang belum memiliki sertifikat, belum sempurna memang tapi proses ini terus berjalan dan terus ada peningkatan kearah yang lebih baik, tidak stagnan. Semua itu dilakukan karena menggunakan akrual basis saran dari BPK ini,” jelasnya. (Sul/Nir)

(Sul)

Facebook Comments Box
Artikel ini telah dibaca 1 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Suaminya Dibunuh di Depan Anaknya, Istri Korban Menangis Didepan Hakim

25 September 2024 - 11:23 WIB

Bapenda Bangkalan Belanjakan Hampir Seratus Juta Rupiah untuk Beli Pita Printer 

25 September 2024 - 11:09 WIB

Deklarasi Kampanye Damai KPU, Pj Bupati Bangkalan Sayangkan Tempat Duduk Masing-masing Paslon

25 September 2024 - 07:40 WIB

Gelar Deklarasi Kampanye Damai, KPU Bangkalan Ajak Masyarakat Hindari Berita Hoax dan Jangan Mudah Terprovokasi

25 September 2024 - 06:56 WIB

Horeee, PNS Boleh Menghadiri Kampanye Paslon Bupati dan wakil Bupati Bangkalan

24 September 2024 - 22:19 WIB

Pilkada Bangkalan Masuk Tahap Krusial, Bawaslu: Kemaren Sembunyi-sembunyi Sekarang Silahkan Dimanfaatkan

24 September 2024 - 14:08 WIB

Trending di LINGKAR UTAMA