Menu

Mode Gelap

LINGKAR UTAMA · 11 Jun 2017 09:16 WIB ·

Presiden Tetapkan 4 Kabupaten Di Jatim Masuk Daerah Tertinggal


Presiden Tetapkan 4 Kabupaten Di Jatim Masuk Daerah Tertinggal Perbesar

Foto : Jembatan Suramadu (foto diambil dari manylah.wordpress.com)

SURABAYA, Lingkarjatim.com – Presiden Jokowi telah mengeluarkan release dan telah menetapkan sebanyak 122 kabupaten di seluruh Indonesia termasuk Jawa timur ini sebagai daerah tertinggal 2015-2019. Di Jatim ada 4 kabupaten yang dinyatakan tertinggal.

Di Jatim ada 4 kabupaten yang ditetapkan menjadi daerah tertinggal, Dari pulau Madura ada 2 kabupaten yakni kabupaten Bangkalan dan Sampang. Sementara daerah lainnya yakni Situbondo dan Bondowoso.

Penetapan itu tertuang dalam Peraturan Presiden (perpres) Nomor 131/2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015–2019. Perpres itu ditandatangani pada (4/11/2015) lalu, seperti tertuang dalam situs Setkab.

Dalam Perpres disebutkan, daerah tertinggal yakni daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional.

Suatu daerah ditetapkan sebagai daerah tertinggal berdasarkan kriteria:

a. perekonomian masyarakat;
b. sumber daya manusia;
c. sarana dan prasarana;
d. kemampuan keuangan daerah;
e. aksesibilitas; dan
f. karakteristik daerah.

“Kriteria ketertinggalan sebagaimana dimaksud diukur berdasarkan indikator dan sub indikator. Ketentuan mengenai indikator dan sub indikator sebagaimana dimaksud diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal,” bunyi pasal 2 ayat 2 dan 3 perpres tersebut.

Menurut perpres ini, pemerintah menetapkan daerah tertinggal setiap 5 tahun sekali secara nasional berdasarkan kriteria, indikator, dan sub indikator ketertinggalan daerah. Penetapan daerah tertinggal sebagaimana dimaksud dilakukan berdasarkan usulan menteri dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah.

Dalam hal adanya pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah kabupaten; atau upaya mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam, menurut perpres ini, presiden dapat menetapkan daerah tertinggal baru. (Nir)

Facebook Comments Box
Artikel ini telah dibaca 152 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Selain Menghabiskan Anggaran Ratusan Juta untuk Biaya Jasa Konsultasi, Bapenda Bangkalan Juga Habiskan 54 Juta untuk Jasa Keamanan Kantor

20 September 2024 - 07:03 WIB

Tidak Hanya Mempromosikan Tempat Wisata, Ini Harapan Pj Bupati Kepada Duta Wisata Kacong Jhebing Bangkalan Terpilih

19 September 2024 - 14:44 WIB

Pengabdian Masyarakat di Bojonegoro, UTM Lakukan Optimasi Pemanfaatan Sistem Informasi untuk Meningkatkan Produktivitas Penjualan dan Pemberdayaan UMKM Souvenir Murah Bojonegoro

18 September 2024 - 14:36 WIB

Tingkatkan Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual, LPPM UTM Gelar Workshop HKI dan Pendampingan Paten

18 September 2024 - 14:13 WIB

Gelar Bakti Sosial, Zuhud Bahagia Melihat Masyarakat Desa Bisa Cek Kesehatan dan Sunat Gratis

18 September 2024 - 06:50 WIB

Pendaftaran Pengawas TPS Pilkada 2024 Dibuka, Berikut Jadwalnya

18 September 2024 - 05:44 WIB

Trending di LINGKAR UTAMA