Bangkalan, Lingkarjatim.com- Anggota DPRD Jawa Timur, Mathur Husyairi S.Ag menanggapi perihal masalah bansos yang sering kali menjadi polemik di masyarakat bawah.
Menurutnya hal tersebut seharusnya tidak terjadi, ketika ada ketegasan dari pihak pemerintah kabupaten (Pemkab) Bangkalan, dalam hal ini Bupati untuk menggerakkan semua lini struktur yang ada mulai dari Dinsos hingga desa, agar bersama-sama melakukan pembenahan.
“Bupati bisa tinggal gunakan dan gerakkan struktural agar bisa menyelesaikan persoalan yang sering terjadi berulang ini,” ucapnya, Kamis (14/04/22).
Dirinya juga berpendapat bahwa ujung tombak pendataan sebenarnya ada di pemerintah desa, selaku yang paling mengetahui kondisi warganya.
“Sebenarnya ujung tombak nya dari pendataan PKH dan BPNT dari pemerintah desa itu sendiri. Andai aparatur desa ini memang mendata dengan benar dan memberikan kepada yang berhak permasalah ini tidak terjadi. kalau perlu kasihkan data penerima bantuan dan tempel di papan pengumum balai desa atau tempel setiap sudut desa agar masyarakat tau yang layak dan tidak,” lanjut Mathur mengajak pemerintah desa untuk trasparan dan melibatkan partisipasi masyarakat luas.
Bahkan dirinya juga menyarankan, pemkab Bangkalan bisa bekerjasama dengan berbagai lembaga masyarakat dan perguruan tinggi.
“Kalau saya punya usul ke bupati jalinlah kerjasama dengan lembaga masayarakat, (Perguruan Tinggi Swasta) PTS, Perguruan Tinggi Negeri (PTN) untuk diterjunkan ke setiap Kecamatan, sehingga saya perkirakan sekitar tiga bulan selesai dan akhirnya kita punya data valid data kemiskinan,” ucap pria yang sempat turun langsung mengikuti proses labeling KPM PKH di sebuah desa di Bangkalan.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Sosial Bangkalan Wibagio Suharta tidak sepakat jika harus menyalahkan pihak pemerintah daerah setempat, karena menurutnya masalah justru ada di Kementrian Sosial.
“Permasalahannya bukan di Pemda ( Bupati/Dinsos), masalahnya di Kemensos sendiri yang tidak memberikan data BNBA ke Dinsos, hanya ke Himbara atau PT.Pos,” ucapnya Jum’at (15/04/22).
Bahkan menurut Wibagio Sapaan Akrabnya, Himbara dan PT POS tidak punya kewajiban untuk memberikan data tersebut ke Dinsos, sehingga dirinya mempertanyakan bagaimana caranya bisa transparan jika data saja lembaganya tidak memiliki.
Wibagio juga menyampaikan bahwa dirinya sudah turun ke beberapa desa dalam rangka melakukan pendataan.
“Dinsos sudah melakukan gruduk desa pendataan door to door, yang mana telah berjalan lancar di 25 Desa Ekstrem, namun setelah kita mau melakukan pendataan di semua desa sisanya, sekarang ini basis data Dispendukcapil diambil alih oleh Dispenduk Pusat, sehingga temen-temen tidak bisa melakukan pemadanan data kependudukan,” akunya.
Tidak hanya itu, bahkan dirinya menyayangkan aplikasi pusat data kesejahteraan sosial kemensos tidak menyediakan kolom penghapusan untuk menghapus data yang bermasalah.
“Selama ini aplikasi SIKSNG Kemensos tidak ada kolom penghapusan untuk menghapus data inclution error (ASN, TNI, POlri, Pengusaha, Dewan, dsb), setidaknya kalo memang tidak boleh menghapus risalah DTKS, harusnya disiapkan kolom tersendiri, khusus data inclution error, sehingga tidak muncul terus di DTKS,” katanya menyayangkan.
Menurutnya beberapa data BNBA tahun 2021 sudah ada di website dinsos, walaupun tidak semuanya, karena memang ada yang tidak bersedia memberikan data tersebut.
“Kalo BNBA 2021 sebelum Desember sudah, di website dinsos (informasi): dinsos.bangkalankab.go.id, termasuk di aplikasi sidaya sehati, pojok kanan strip tiga pilih dtks, paling kanan sudah ditampilkan dapat bansos apa. Untuk Bulan Desember 2021, BRI tidak memberikan, khususnya BPNT, kalo PKH diberi sama Pendamping PKH,” tutur Wibagio menjelaskan bahwa dirinya mengaku sudah transparan.
Begitupun untuk tahun 2022, Wibagio mengaku masih kesulitan untuk mendapatkan data penerima bansos tersebut, walaupun skema penyaluran ada yang sudah dirubah melalui PT POS.
“Untuk 2022, triwulan 1, beralih ke Pos, ternyata sama ada himbauan dari Pos Pusat untuk tidak memberikan BNBA, akhirnya saya paksa, hanya dikasih yang sudah salur ( 79.715), sedangkan BNBA sisa blm dikasih ( 1.736), hanya rekap saja,” pungkasnya. (Hasin)