SIDOARJO, Lingkarjatim.com – Puluhan aktifis mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Sidoarjo kembali menggelar demonstrasi, kali ini aksi unjuk rasa ke gedung DPRD Sidoarjo, Selasa (16/7/2019).
PMII menilai kinerja legislatif kurang optimal dan tidak signifikan dalam mendorong kinerja pemerintah. Pasalnya, masih banyak program program pemerintah daerah tidak terialisasi.
“Kami mendorong agar segenap dewan yang berada di dalam lingkup DPRD untuk mendesak pemkab melaksanakan tugas dan kewajibannya,” kata M. Mashuri koordinator aksi.
Mereka menuntut percepatan pembangunan rumah sakit umum daerah (RSUD) di wilayah barat yang hingga kini belum terialisasi. Namun, pembangunan itu tanpa menggunakan sistem Kerjasama Pemerintah dan Bandan Usaha (KPBU)
“Pembangunan RSUD wilayah barat harus dilakukan, asal tidak menggunakan KPBU. Murni dari dana APBD Sidoarjo,” paparnya.
Selain itu mereka juga mendesak dewan agar segera mendorong pemkab, realisasi frontage di wilayah Gedangan dan Waru sebagai pengurai kemacetan di wilayah tersebut. Sebab, selama ini jalan di Gedangan dan Waru sering macet.
“Hingga sekarang pemerintah masih abai terhadap kondisi jalan Gedangan dan Waru belum ada solusi untuk mengurai kemacetan,” imbuhnya.
Jadi kata Mashuri, legislatif harus mendesak atau mengevaluasi kenerja eksekutif terutama para SKPD untuk memaksimalkan kinerjanya dalam penyerapan APBD. Pasalnya, pada tahun sebelumnya penyerapan dan realisasi anggaran sangatlah rendah.
“Penyerapan APBD tidak maksimal, sehingga anggaran tidak terserap dan Silpa tinggi,” tutupnya.
Menanggapi tuntutan pendemo, Ketua DPRD Sidoarjo Sullamul Hadi Darmawan mengatakan, sangat setuju atas desakan dan tuntutan para aktifis PMII Sidoarjo untuk mengevaluasi kinerja eksekutif.
“Semua setuju, tapi kalau saya harus sepakati untuk pembangunan RSUD sistem KPBU tidak mau, jika kalau hanya pembangunan RSUD wilayah barat dipercepat tahun ini siap,” katanya saat dimintai tandatangani oleh para aktifis mahasiswa singkat. (Mam/Lim)
